Bisnis.com, MALANG — Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan, Nongkojajar, Kab. Pasuruan, meminta selain pemerintah, dukungan industri pengolah susu (IPS), untuk memberikan vaksin pada sapi perah, saat kembali terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan, Nongkojajar, Kab. Pasuruan, Sulistyanto, mengatakan sampai saat ini sebanyak 21.000 ekor sapi perah milik anggota koperasi masih aman karena terus diberikan vaksin semenjak terjadinya wabah PMK kali pertama.
“Agar sapi perah betul-betul imun dari PMK, maka pemberian vaksin tidak boleh terputus sampai 2030,” ujarnya, Senin (13/1/2025).
Tahun ini, kata dia, masih belum ada kepastian terkait droping vaksin PMK dari Pemprov Jatim dan Kementan. Peternak diminta secara mandiri memberikan vaksin kepada ternaknya masing-masing.
Sesuai dengan jadwal, dia menegaskan, pemberian vaksin PMK untuk sapi milik peternak anggota KPSP Setia Kawan seharusnya divaksin pada Januari dan Juni. Akhir tahun, diberikan booster.
Oleh karena alasan itu, Sulis menegaskan, KPSP Setia Kawan mengambil keputusan memberikan vaksin PMK kepada anggota. Hal itu dilakukan agar kekebalan sapi bisa semakin membaik.
Baca Juga
“Sekarang masih dalam proses pemberian vaksin kepada sapi milik anggota,” ujarnya.
Pemberian vaksin secara mandiri tersebut, dia menilai, jelas menjadi beban peternak dan koperasi. SHU dari koperasi terancam turun drastis karena tersedot pembelian vaksin. Padahal, peternak baru saja terkena musibah sapi banyak yang mati karena PMK. Produksi susu juga turun terdampak wabah tersebut.
Saat terjadinya PMK waktu itu, dia menegaskan, semua stakeholder bergotong royong untuk mengatasinya. Pemerintah mengedrop vaksin, juga bantuan obat-obatan dan pakan sapi.
IPS juga membantu peternak dengan menyediakan obat-obatan dan pakan ternak. “Untuk pemulihan ternak yang terserang PMK, memang butuh obat dan pakan yang baik. Jumlahnya bisa dua kali lipat bila dibandingkan saat sapi sehat,” ujarnya.
Pada wabah PMK kali ini, kata dia, mestinya semua pihak bergotong-royong mengatasinya. Caranya, seperti pada saat wabah kali pertama terjadi.
Jika pun tidak, dia menegaskan, paling tidak ada subsidi, baik dari pemerintah maupun IPS berupa vaksin, obat-obatan, dan pakan ternak.
Alternatif lainnya, dia mengusulkan, IPS dapat menaikkan harga beli susu dari peternak.
Untuk besarannya, dia menilai, perlu berbicara antara IPS dan peternak yang diwakili koperasi. “Dengan duduk bersama, maka pembahasannya bisa fair, terbuka. Tidak menang-menangan,” ujarnya.
Di Malang, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, mengatakan persebaran PMK sekitar 3% dari total populasi yang ada di Jatim sehingga bisa lebih mudah diantisipasi.
Langkah-langkah yang disiapkan yakni dengan memperketat lalu lintas perdagangan hewan ternak. Pemprov Jatim juga menyiapkan 25.000 dan akan ditambah 325.000 vaksin yang dianggarkan melalui APBD 2025, serta akan mendapatkan bantuan 1,4 juta vaksin dari Kementan.
“Di Jawa Timur kebutuhannya 6-7 juta vaksin agar bisa diberikan secara masif seiring dengan meningkatnya persebaran PMK,” ujar Adhy kepada wartawan saat meninjau vaksinasi PMK di kandang komunal UPT Pakan Ternak Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1/2025). (K24)
