Bisnis.com, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur melibatkan semua pihak untuk melakukan mitigasi terhadap potensi ancaman gempa bumi dan tsunami megathrust yang kemungkinan bisa terjadi di wilayah pesisir selatan kabupaten setempat.
"Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang secara geografis terletak di kawasan rawan bencana alam, khususnya gempa bumi," kata Pjs Bupati Jember Imam Hidayat saat membuka kegiatan FGD siaga bencana megathrust yang digelar di aula PB Sudirman Pemkab Jember, Rabu (2/10/2024).
Dengan demikian, kondisi itu menempatkan Jember dalam potensi besar terdampak gempa bumi berkekuatan tinggi yang berisiko memicu kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan dampak sosial yang signifikan.
"Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Jember untuk meningkatkan kesadaran akan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa bumi megathrust yang biasanya diikuti tsunami di wilayah pesisir selatan Jember," tuturnya.
Menurut dia semua unsur dari berbagai pihak yang terkait potensi bencana megathrust pada prinsipnya sudah siap untuk melakukan mitigasi bencana, namun yang perlu dilakukan adalah koordinasi agar semua unsur yang terlibat mitigasi tersebut dapat bekerja maksimal di lapangan.
"Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan peta mitigasi bencana ancaman megathrust itu perlu dibuat oleh BPBD dan mereka sanggup mengerjakan time line-nya dalam waktu dua minggu, sehingga bisa langsung dilaksanakan," katanya.
Baca Juga
Kepala BPBD Jember Widodo Julianto mengatakan ada beberapa kecamatan di Jember yang memiliki potensi terdampak bencana gempa bumi megathrust, khususnya di daerah pesisir yakni Kecamatan Tempurejo, Ambulu, Wuluhan, Puger, Gumukmas, dan Kencong.
"Ada 12 desa di sepanjang pesisir di enam kecamatan itu yang berpotensi terdampak gempa bumi megathrust, tetapi bisa jadi gempanya juga berdampak meluas ke desa lain," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, semua pihak diharapkan ikut terlibat dalam mitigasi bencana gempa bumi megathrust karena hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja.
"Penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, sehingga kolaborasi dari semua aspek ditambah dengan penguatan desa tangguh bencana sangat diperlukan untuk menghadapi potensi bencana megathrust tersebut," katanya.
