Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan iklim berusaha di sektor pelayaran di Indonesia berjalan kondusif sejalan dengan berbagai regulasi yang disiapkan pemerintah bagi pelaku usaha maritim.
Seusai menghadiri pembukaan Rapat Umum Anggota Indonesian National Shipowners Association (RUA INSA) ke - XVIII di Surabaya pada, Jumat (15/12/2023), malam. Budi mengatakan selama ini INSA telah menjadi partner pemerintah dan secara kooperatif banyak memberikan masukan-masukan sebelum membuat regulasi di industri pelayaran.
“Kami selaku regulator, tentu oleh Presiden Joko Widodo diminta untuk memberikan iklim investasi dan usaha yang bagus, karenanya tanpa dan dengan masukan INSA kita lakukan upaya pembuatan regulasi yang memudahkan. Harapan ke depan kita punya visi bersama untuk menjadikan Indonesia itu hub laut di Asia Tenggara, tidak mudah karena posisi kita di Selatan, tapi kawasan Indonesia sangat besar,” jelasnya.
Dia melanjutkan, INSA yang merupakan pemilik/operator diyakini akan dapat me-manage dengan baik pergerakan kapal di Indonesia, salah satunya untuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban, Subang yang ingin dijadikan hub pelabuhan untuk sandar kapal-kapal besar dengan kapasitas di atas 10.000 kontainer.
“Kita ingin Priok dan Patimban jadi hub, nah bila itu terjadi, ongkos logistik dari luar ke Indonesia bisa lebih murah. Apalagi Patimban di daerah baru nanti tentu ada industri yang berkembang di sana yang membuat ongkos perjalanan dari pabrik juga lebih murah,” ucapnya.
Budi pun menambahkan, salah satu regulasi yang mendukung iklim usaha sektor perlayaran ini adalah soal asas cabotage. Jika pemerintah memberlakukan cabotage pada pelayaran asing, maka akan memberikan kesempatan berusaha bagi pelayaran dalam negeri untuk menjadi lebih baik.
Baca Juga
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan selama ini kerja sama pengusaha dengan pemerintah sebagai partner telah berjalan dengan baik. Keduanya selalu duduk bersama dalam menciptakan satu kebijakan agar dalam operasional di lapangan dapat terealisasi dengan baik.
“Menciptakan satu kebijakan itu harus duduk sama-sama, kalau hanya kementerian yang duduk kadang-kadang tidak bisa jalan dalam oeprasional, tapi kalau bersama kita jadi paham dan kementerian berusha melihat kepentingan pengusaha ini apa,” katanya.
Carmelita menyebut, salah satu regulasi yang mendukung iklim usaha pelayaran di Indonesia adalah asas cabotage dan investasi asing, di mana sebetulanya regulasi ini tidak hanya ada di Indonesia tapi di banyak negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang dan China.
“Jadi kita tidak butuh pelayaran asing masuk Indonesia, karena ini bukan seperti investasi Pabrik yang sudah selesai dapat cuan mereka keluar tapi tanah, bangunan dan mesin masih ada. Sedangkan investor kapal, mereka masuk ganti bendera lalu ambil market kita lalu keluar bawa kapal yang sama, kita tidak mau. Jadi silahkan investasi di Indonesia tapi bukan untuk kapal yang sudah kita punya,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu lain yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni soal subsidi tol laut yang perlu ditambah dua kali lipat agar secara pelan-pelan armada pelayaran nasional bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan semua daerah.
“Dan sampai pada akhirnya nanti kita tidak memerlukan subsidi lagi. Intinya agar pertumbuhan pelayaran ini lebih cepat,” imbuhnya.
