Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi penyaluran Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Agustus 2023 mencapai Rp16,30 triliun.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,62 triliun atau 57,71 persen dari target, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,67 triliun atau 65,68 persen.
Realisasi belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) hingga Agustus 2023 meningkat sebesar Rp482,89 miliar atau 9,39 persen dibandingkan dengan periode yang sama (yoy) di 2022. Realisasi belanja K/L wilayah NTB ini lebih rendah dibandingkan wilayah Bali Rp6.383,6 miliar) dan wilayah NTT Rp6.472,89 miliar.
Realisasi belanja pegawai hingga bulan Agustus 2023 sebesar Rp2.03 triliun. Realisasi tersebut naik sebesar Rp22,72 miliar atau 1,13 persen dibandingkan dengan 2022 atau sebesar 67,03 persen dari pagu belanja sebesar Rp3,04 triliun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, realisasi belanja pegawai NTB masih di bawah Bali Rp2,81 triliun dan NTT Rp2,22 triliun.
Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai hingga Agustus 2023 disumbangkan belanja gaji dan tunjangan kinerja (Tukin) TNI/POLRI, belanja gaji atau tunjangan pejabat negara, belanja gaji PPPK dan belanja tunjangan kinerja. Kenaikan belanja pegawai disumbangkan dengan adanya mutasi pegawai, dan kenaikan pangkat.
Sedangkan realisasi belanja barang hingga Agustus 2023 sebesar Rp1,93 triliun. Realisasi tersebut naik sebesar Rp340,10 miliar atau 21,38 persen dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama (yoy) atau sebesar 54,32 persen dari pagu belanja sebesar Rp3,55 triliun.
Baca Juga
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Maryono menjelaskan peningkatan realisasi belanja barang terjadi di setiap jenis belanja barang.
“Peningkatan ini disebabkan antara lain pembayaran honor untuk pelaksanaan persiapan Pemilu 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian ada juga belanja untuk subsidi angkutan kapal perintis pada KSOP Bima, kegiatan penanggulangan penyakit hewan pada Disnakeswan NTB, pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam rangka monev, koordinasi dan pengawasan pada satker BPS, BPKP, BPK, Bawaslu serta Belanja barang pada satker BLU yakni UIN, Unram, dan Rumah Sakit Bhayangkara,” jelas Maryono dikutip dari keterangan resminya, Senin (25/9/2023)
Sementara itu, realisasi belanja modal hingga Agustus 2023 tercatat sebesar Rp1,64 triliun atau sebesar 52,52 persen dari pagu sebesar Rp3,13 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp122,34 miliar atau 8,02 persen dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama (yoy).
Kontribusi terhadap peningkatan belanja modal hingga Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022 dipengaruhi oleh pembayaran termin atas kemajuan pekerjaan fisik konstruksi yang telah mulai dilakukan oleh satuan kerja. Penurunan penyerapan terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan. Hal ini disebabkan adanya blokir pagu pada akun belanja modal gedung dan bangunan pada satker LP Kelas IIA Lombok Barat, dan Politeknik Pariwisata Lombok
Selanjutnya realisasi belanja sosial atau bansos pada Agustus 2023 sebesar Rp11,31 miliar atau sebesar 54,92 persen dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini menurun 16,67 persen dibandingkan realisasi 2022 pada periode yang sama (yoy). Penurunan belanja bansos yang signifikan disebabkan karena turunnya belanja bansos dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram.
