Bisnis.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan Misi Dagang dan Investasi pada 13 Desember 2022 yang kini menyasar Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat kerja sama perdagangan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan setelah 2 bulan lalu Pemprov Jatim melakukan misi dagang ke Provinsi Aceh, kini Kalteng menjadi jujugan kembali.
“Selama ini transaksi perdagangan antara Jatim dengan Kalteng, baik penjualan maupun pembelian selalu menunjukkan angka yang signifikan bahkan Jatim mengalami surplus,” katanya dalam rilis, Selasa (13/12/2022).
Dia memaparkan, perdagangan Jatim dengan Kalteng pada 2021 tercatat mencapai Rp5,53 triliun, dengan nilai penjualan Jatim Rp4,47 triliun dan nilai pembelian Rp1,06 triliun.
“Dengan demikian, transaksi kedua provinsi mengalami surplus senilai Rp3,41 trilliun bagi Jatim,” katanya.
Khofifah menyebut, setidaknya ada beberapa komoditas utama Jatim yang dibeli oleh Provinsi Kalteng yakni pupuk, beras, makanan ternak, minuman kalori, sapi, sabun, kendaraan bermotor, produk makanan, susu bubuk murni dan semen.
Sedangkan komoditas yang dijual Kalteng kepada Jatim yakni minyak, kelapa sawit mentah, batubara, kayu, karpet, alat elektronik, mesin pengolah data, tabung, pipa dan selang, pompa, konduktor listrik dan udang.
“Transaksi perdagangan yang baik antara Jatim dengan Kalteng ini juga diikuti dengan besarnya nilai transaksi melalui kegiatan misi dagang. Sepanjang 2021, kegiatan misi dagang kita dengan provinsi lain telah mencapai Rp259 trilliun,” ujarnya.
"Angka yang cukup besar dan saling menguntungkan antar provinsi mengingat penduduk Indonesia saat ini sekitar 277 juta orang. Ini potensial market yang luar biasa dan kekuatan ekonomi Jatim khususnya perdagangan antar provinsi" tegasnya.
Dia menambahkan konektifitas misi dagang ini dibangun secara komprehensif bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim dengan Kadin Kalteng termasuk dengan organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Iwapi dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Apindo, hingga organisasi perangkat daerah melalui kerja sama MoU antar BUMD dengan trader dan buyer.
“Jadi ini tidak sekadar perdagangan tapi penguatan pelaku usaha di kedua provinsi serta kerjasama antar sektor organisasi perangkat daerah (OPD) ," ujarnya.
