Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemberdayaan UMKM Surabaya Disokong Rp3 Triliun pada 2023

Pemkot Surabaya ingin agar investasi yang masuk ke Surabaya juga berdampak bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya, termasuk dengan menyerap produk UMKM.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 12 September 2022  |  19:37 WIB
Pemberdayaan UMKM Surabaya Disokong Rp3 Triliun pada 2023
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menggelar penandatanganan NKB dengan 58 hotel di Surabaya, Senin (12/9 - 2022). /ist
Bagikan

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya akan mengalokasikan anggaran Rp3 triliun pada 2023 untuk program pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan upaya lain untuk mendorong perkembangan sektor UMKM di Surabaya saat ini adalah dengan menggandeng sebanyak 58 hotel untuk ikut mendukung penggunaan produk UMKM Surabaya.

Hal ini pun telah dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang penggunaan produk UMKM pemberdayaan masyarakat di Surabaya pada 12 September 2022.

“Melalui penandatanganan NKB ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk menggeliatkan dan membangkitkan ekonomi di Kota Pahlawan,” ujarnya, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan untuk menghidupkan sektor perekonomian, Pemkot Surabaya sangat membuka kesempatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya dengan menyiapkan kemudahan perizinan. 

Namun begitu, katanya, dalam menerima investor, Pemkot Surabaya juga ingin agar investasi yang masuk ke Surabaya juga berdampak bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya, termasuk dengan menyerap produk UMKM.

“Investasi harus melibatkan masyarakat, untuk hotel misalnya untuk pengerjaan slipper hotel, laundry, pemilihan bahan baku makanan, hingga penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar hotel, hingga menyerap produk UMKM,” ujarnya.

Eri mengatakan, Pemkot sendiri terus berupaya untuk memberikan berbagai pelatihan bagi UMKM untuk bisa memenuhi standar produk termasuk untuk memenuhi kebutuhan hotel.

“Itu adalah tanggung jawab Pemkot Surabaya, hotel jangan terbebani. Kalau tidak sesuai dengan standar, bisa ditolak. Kalau kami berhasil sesuai standar, maka tolong bantu warga Surabaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, penandatanganan NKB merupakan kelanjutan dari NKB pada periode pertama pada 18 Maret 2022 diikuti oleh 46 hotel.

“Poin-poin yang ditandatangani antara Pemkot Surabaya dengan para General Manager (GM) hotel, antara lain adalah pemilihan batik UMKM yang akan digunakan untuk seragam bagi karyawan dan karyawati hotel yang ada di Surabaya, penggunaan slipper hotel, pengerjaan laundry hotel, pemilihan bahan baku makanan, dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm surabaya jatim
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top