Bisnis.com, MALANG — Kewajiban vaksin booster bagi pelaku perjalanan jarak jauh diperkirakan tidak akan memperlambat pemulihan ekonomi karena masyarakat sudah familiar dan cepat beradaptasi dengan berbagai kebijakan pengendalian Covid-19.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Joko Budi Santoso, mengatakan mulai meningkatnya jumlah kasus Covid-19 dan munculnya varian baru membuat pemerintah secara perlahan menginjak rem lagi untuk pengendalian peningkatan kasus Covid.
“Kebijakan pemberlakuan vaksin booster untuk perjalanan diprediksi tidak berpengaruh besar dalam proses pemulihan ekonomi,” katanya, Selasa (12/7/2022).
Pelaku usaha dan masyarakat, kata dia, sudah familiar dan dengan cepat dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan pengendalian Covid-19. Kebijakan ini hanya akan sedikit mempengaruhi mobilitas masyarakat. Hal itu dapat tergantikan dengan sistem daring.
Justru yang patut diwaspadai, kata dia, yakni kenaikan BBM dan gas nonsubsidi, serta pangan. Ancaman resesi di berbagai negara, perang Rusia-Ukraina yang belum berujung, dan isu eksternal lainnya turut menjadi ancaman serius bagi perekonomian.
Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu, mengatakan sudah saatnya masyarakat hidup berdampingan dengan Covid. Di posisi status endemi ini, akan memberikan ruang lebih besar bagi perekonomian untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan dengan upaya jangka pendek genjot daya beli masyarakat.
Baca Juga
Seperti diketahui, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Laura Navika Yamani Ph.D., mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberlakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan dan mobilitas masyarakat.
"Kebijakan tersebut perlu dilakukan karena kasus Covid-19 mulai meningkat kembali," kata Laura di Surabaya, Senin (11/7/2022).
Menurutnya, hal tersebut juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan antibodi setiap orang yang mungkin sudah mulai menurun sehingga harus diperkuat lagi.(K24)
