Bisnis.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) menggandeng Dinas Kehutanan Jawa Timur untuk mempercepat pembangunan rekonfigurasi Gardu Induk ‘Gas Insulated Switchgear’ Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV Paiton.
Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan sinergi dengan Dinas Kehutanan Jatim ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan berkas administrasi seperti penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
“Kami telah melakukan rakor dan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan oleh dinas karena hal itu merupakan salah satu kelengkapan dalam pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan,” katanya, Senin (28/3/2022).
GM PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), Muhammad Ramadhansyah menjelaskan pembangunan Rekonfigurasi GISTET 500 kV Paiton yang merupakan bagian dari SUTET 500 kV Java Bali Connection (JBC) ini nantinya bisa mendukung pengoptimalan keandalan sistem ketenagalistrikan di Jatim dan Bali.
“Setelah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan terbit, proses pembangunan dari relokasi 2 tower terkait Rekonfigurasi GISTET 500 kV Paiton dapat mulai kami laksanakan,” imbuhnya.
Adapun rekonfigurasi GISTET 500 kV Paiton dilakukan untuk peningkatan keandalan sistem kelistrikan. Rekonfigurasi GISTET 500 kV Paiton ini akan membuat integrasi antara SUTET 500 kV JBC dengan sistem anti blackout 500 kV Jawa dengan pembangunan GITET 500 kV Bangil beserta transmisinya.
Baca Juga
Rekonfigurasi GISTET 500 kV Paiton juga dapat memanfaatkan tower eksisting 500 kV untuk evakuasi daya dari Paiton ke Bali melalui GITET 500 kV Kalipuro. Infrastruktur kelistrikan ini yang direncanakan akan beroperasi pada 2023 ini pun diharapkan dapat meminimalkan waktu padam Pembangkit Paiton dan meminimalisir dampak pemadaman.
Proses rekonfigurasi ini membutuhkan 3 tower baru. Sebanyak 2 tower baru di antaranya akan berada dalam Kawasan Hutan Produksi (KPH) Probolinggo dengan luasan 3,08 hektar.
Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah siap bersinergi secara maksimal dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional ini.
“Namun PLN harus tetap berkoordinasi dengan intensif dan melengkapi seluruh persyaratan agar proses persetujuan kawasan hutan dapat diterbitkan sesuai target waktu yang ditetapkan,” imbuhnya.
