Bisnis.com, MALANG — Kota Malang memperkuat industri kreatif dan transformasi digital pada 2023 dengam berbagai dukungan kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan dirinya optimistis pada 2023 akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. "Ini perlu kita manfaatkan, momentum di tahun akhir RPJMD, untuk mencapai target-target indikator pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya saat menjadi narasumber pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Malang Tahun 2023 di Malang, Rabu (19/1/2022).
Pandemi memang mempengaruhi pencapaian sejumlah target dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebagai contoh, kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kemiskinan, dan angka pengangguran pada 2020.
Demikian juga dengan kinerja sejumlah indikator tercatat tetap positif selama pandemi. Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat naik dari 81,45 (2020) menjadi 82,04 (2021).
Penguatan dimensi sosial budaya juga terpantau dari membaiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
“Di sisi tata kelola pemerintahan, capaian signifikan terlihat pada kenaikan nilai indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang naik dari predikat BB (2019) menjadi A (2020),” imbuh Sutiaji.
Baca Juga
Ada lima prioritas pada 2023, yakni pemenuhan target kinerja, penguatan penuntasan permasalahan utama (banjir, kemacetan, dan pengangguran), penguatan ketahanan sistem kesehatan, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas, serta penguatan branding kota.
Dia juga berkomitmen merampungkan RPJMD 2018- 2023. Pencapaian indikator-indikator dalam RPJMD 2018-2023 sudah menjadi hal wajib yang dilakukan dan akan dipertanggung jawabkan pada saat akhir periode 2023 nanti.
"Indikator-indikator yang tertuang dalam RPJMD harus sudah diklasifikasikan mana yang belum tercapai dan mana yang sudah tercapai. Tolong kepada Prof.Bisri selalu ketua tim ahli untuk me-review lagi indikator yang belum tercapai yang ada dalam misi-misi dan segera untuk diselesaikan di tahun 2022 agar PR nya tidak menumpuk. Perlu dibuat desk agar mengetahui apa kendala-kendala yang ada sehingga indikator-indikator yang tertuang dalam RPJMD dapat diselesaikan pada tahun 2023," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan Forum Konsultasi Publik adalah bagian proses perencanaan pembangunan untuk mewadahi aspirasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2023 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
"Kami mengundang lebih kurang 225 perwakilan berbagai stakeholders sebagai bentuk nyata partisipasi publik,” ujarnya.(K24)
