Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jatim Fokuskan Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Wilayah, Ini Targetnya

langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut saat ini adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu KEsejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 27 Oktober 2021  |  19:37 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfokuskan program pengentasan kemiskinan di 15 wilayah kantong kemiskinan yang ditarget bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024.

Adapun 15 wilayah tersebut di antaranya adalah Pasuruan yang tingkat kemiskinannya ditarget turun menjadi 7,8 persen, Malang ditarget 8,3 persen, Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17 persen, Bojonegoro ditarget 11 persen, Jember ditarget 8,8 persen, Kediri dengan target 8,9 persen, Probolinggo ditarget 16,21 persen, Bondowoso dengan 12,2 persen, serta Pamekasan dengan 10,9 persen. Sedangkan Tuban, Lamongan, Lumajang dan Situbondo saat ini masih belum memasang target. 

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut saat ini adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu KEsejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar.

“Dengan begitu sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos khususnya bagi lansia, serta program pemberdayaan. Selain itu, perlu dilakukan riset mendalam agar diketahui dengan pasti kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa,” jelasnya, Rabu (27/10/2021).

Selain itu, lanjutnya, Pemkab/Pemkot maupun Dinas Pertanian perlu bersinergi untuk ikut menurunkan angka kemiskinan mengingat kebanyakan penduduk miskin berada di wilayah pedesaan dengan jenis pekerjaan sebagai petani.

“Jika selama ini soal kemiskinan jadi tanggung jawab Dinas Sosial, maka ini perlu diubah, yakni tanggung jawab bersama termasuk Dinas Pertanian,” imbuhnya.

Menurut Emil, upaya penurunan kemiskinan agro dan pedesaan perlu dilakukan agar pengentasan kemiskinan secara keseluruhan di Jatim dapat teratasi. Diketahui wilayah pedesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar yakni mencapai 15,05 persen per Maret 2021.

“Jadi memang pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi petani,” imbuhnya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim per Maret 2021 mencatat jumlah penduduk miskin Jatim mencapai 4.572.730 atau setara 11,40 persen dari total penduduk Jatim. 

Sebanyak 17 kota/kabupaten memiliki persentase penduduk miskin di atas 11,40 persen, dan sebanyak 21 kota/kabupaten di Jatim memiliki presentase penduduk miskin di bawah angka 11,40 persen.

Penduduk miskin di bawah angka rata-rata Jatim yakni ada di Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep dan Bangkalan. 

Sedangkan daerah yang angka kemiskinannya di atas presentase Jatim yakni Kabupaten Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo dan Jember. 

“Pada intinya kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan bansos saja, harus ada pemberdayaan dan edukasi, khusus lansia perlu dicarikan solusi, dan mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan,” imbuh Mantan Bupati Trenggalek itu.

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jatim kemiskinan
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top