Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Himpunan Masyarakat Petani Garam (HPMG) Jatim menggandeng Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memetakan potensi pembentukan koperasi garam/pesisir sebagai salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan petani/petambak garam.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, M. Gunawan Saleh mengatakan petambak garam di Jatim memang kerap merugi karena harga garam selalu anjlok sampai Rp250/kg, bahkan tahun ini banyak petambak enggan untuk memproduksi garam lantaran masih banyak pasokan di ladang yang menumpuk dan tidak terserap.
“Untuk itu, kami mencoba memfasilitasi petani garam ini melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, Dekopin pusat dan Jatim maupun HPMG dengan harapan bisa menjadi solusi bagi petambak,” jelasnya di sela-sela FGD dan Rakor HMPG Jatim, Rabu (18/11/2020).
Dia memaparkan tahun ini produksi garam rakyat yang seharusnya ditarget mencapai 1,3 juta ton, hingga Oktober 2020 terealisasi hanya 152.000 ton. Namun, di ladang/gudang petani garam yang saat ini masih belum terserap mencapai 288.000 ton.
“Seharusnya target produksi tahun ini bisa tercapai karena kemarin sedang musim kemarau. Karena tidak terserap, mereka jadi malas untuk produksi,” ungkapnya.
Adapun di Jatim sendiri saat ini memiliki 7.328 orang petambak garam, dengan total kelompok petani sebanyak 738 kelompok. Sedangkan total luas lahan garam mencapai 5.954 ha yang tersebar di 13 kabupaten.
Baca Juga
Ketua HMPG Jatim, M. Hasan menambahkan hingga saat ini problematika garam rakyat belum selesai. Untuk itu petani garam berharap pemerintah mengambil kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas ini sebagai bagian dari upaya kedaulatan dan ketahanan pangan.
“Kami menyambut baik solusi pembentukan koperasi ini untuk memperkuat kelembagaan dunia pergaraman. Paling tidak, petani garam punya akses pasar dan permodalan, sekaligus bisa meningkatkan kualitas produksi garamnya agar bisa diserap oleh industri,” ujarnya.
Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto mengatakan pihaknya akan melakukan mapping data petani garam dan mencari permasalahan yang dihadapi petani sebelum membentuk koperasi.
“Karena ke depan membentuk koperasi bukan hanya untuk produksinya saja, tapi juga menyediakan jasa konsultan, mungkin petani tersebut kesulitan dalam pemasaran,” ujarnya.
Ketua Umum Dekopin, Sri Untari menyakini dengan adanya koperasi yang memiliki karakter keadilan bagi anggotanya, maka petani garam bisa semakin kuat dan sejahtera sebab dinaungi oleh kelembagaan.
“Dekopin akan membantu agar memunculkan koperasi karena potensi koperasi garam/pesisir ini sangat besar, apalagi di Jatim total lahan garamnya separuhnya dari nasional, tetapi belum ada koperasi garam,” imbuhnya.
