Bisnis.com, SURABAYA - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Surabaya, Kamis (8/10/2020), dilaporkan diwarnai kericuhan dan perusakan sejumlah fasilitas publik. Kejadian ini memicu kekecewaan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Risma bahkan memarahi langsung seorang demonstran yang tertangkap berbuat onar. Nada tinggi ekspresi emosi Wali Kota tak bisa disembunyikan. Video kejadian ini lantas banyak diperbincangkan warganet.
Adapula video lain yang menunjukkan Risma meminta buruh demonstran pulang. Nada khasnya menyertai. Dalam dialog juga dijelaskan, Wali Kota sudah bertemu dengan elemen buruh dan sudah memfasilitasi aspirasi mereka.
Kedua video yang beredar lantas mamantik ragam komentar warganet. Ada yang membandingkan kerusakan fasilitas publik dengan kerusakan nasional akibat UU yang dipaksakan. Namun adapula yang menilai penataan Surabaya memang layak diapresiasi, sehingga bila ada yang merusak, kemarahan wajar adanya.
Pro dan kontra atas demo rusuh dan viral video Risma marah akhirnya mendorong Humas Pemkot Surabaya angkat suara, Sabtu (10/10/2020). Melalui akun twitter, Humas membagikan informasi Wali Kota telah bertemu dengan perwakilan serikat buruh Minggu (4/10/2020).
"Tidak hanya sekedar menampung, aspirasi itu juga diteruskan melalui surat kepada @jokowi Presiden RI dan Ketua @DPR_RI. Surat tersebut, diteruskan sehari setelahnya pada Senin (5/10) kemarin," tulis Humas Sabtu.
Tidak hanya sekedar menampung, aspirasi itu juga diteruskan melalui surat kepada @jokowi Presiden RI dan Ketua @DPR_RI.
— Humas Kota Surabaya (@BanggaSurabaya) October 10, 2020
Surat tersebut, diteruskan sehari setelahnya pada Senin (5/10) kemarin. pic.twitter.com/jJXb5oYWKk
Soal gambaran aspirasi buruh yang diteruskan ke Presiden, rilis yang diunggah Pemkot Surabaya memberikan sedikit gambaran. Humas menuliskan:
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima audiensi perwakilan dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB) Surabaya yang berlangsung di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam Surabaya, Minggu (4/10/2020).
Perwakilan dari SPSB ini menemui Wali Kota Risma untuk menyampaikan aspirasinya agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Salah satu aspirasi yang mereka sampaikan itu adalah terkait UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan bagi para pekerja dan buruh. Selain itu pula dampak adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan para pekerja dan buruh banyak yang dirumahkan.
Audiensi yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Risma itu tampak gayeng dan akrab. Perwakilan pekerja dan buruh pun dijamu layaknya tamu istimewa. Bahkan saat itu, hadir pula beberapa perwakilan dari jajaran Polrestabes Surabaya.
Lantas bagaimana sikap Risma soal UU Cipta Kerja?
Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang begitu besar di semua sektor. "Karena itu tolong didata yang kena PHK, saya siap mengajukan untuk bantuan itu, tapi hanya bagi warga Surabaya,” ujar dia.
Ia juga berpesan pekerja dan buruh Surabaya agar tidak berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan menggelar aksi di sana. Sebab ia khawatir, di tengah pandemi saat ini, bisa saja semua orang dapat tertular virus tersebut.
Risma juga berharap kepada pekerja dan buruh di Surabaya agar dapat terus bekerja. “Tolong kami dibantu supaya ekonomi Surabaya dapat berjalan. Kalau ekonomi ini berhenti, maka semakin banyak PHK. Karena itu saya nyuwun (minta) bantuan teman-teman semuanya supaya ekonomi Surabaya stabil,” tutur dia.
Sementara itu, Koordinator SPSB Kota Surabaya, Dendy Prayitno pun mengaku lega. Pasalnya, Wali Kota Risma siap memfasilitasi semua aspirasi mereka untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
"Terlepas nanti berhasil atau tidak yang penting kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan kebijakan ibu wali kota meneruskan aspirasi pekerja buruh Surabaya menjadi catatan teman-teman yang tidak terlupakan,” jelasnya, seperti dirilis Pemkot Surabaya.
