Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang akan memberikan stimulus pajak daerah berupa keringanan di era transisi kenormalan baru.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan ada keringanan pajak daerah nonPBB, yakni sebesar 25 persen bagi wajib pajak yang sudah mulai usaha dengan normal, yaitu omzet pada masa pajak bulan Juni, Juli, Agustus 2020 sesuai hasil pengamatan di lapangan (verifikasi lapangan). Selanjutnya berangsur-angsur turun proporsinya.
“Kebijakan ini sesuai semangat dan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang sifatnya adil dan memaksa,” katanya di Malang, Rabu (15/7/2020).
Kebijakan dilakukan dengan cara persuasif. Selain itu, masih banyak kemudahan-kemudahan seperti bebas denda telat pelaporan, mundur jatuh tempo, dan lainnya.
“Untuk mekanisme tetap sama. Pelaporan omzet setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dengan prosentase 100 persen,” ujarnya.
Selanjutnya mengirimkan surat permohonan keringanan pajak daerah ditujukan kepada Wali Kota tembusan Kepala Bapenda Kota Malang. Pengurangan berangsur-angsur ini mengikuti perkembangan situasi dan pantauan tim di lapangan.
Dia meyakinkan, berbagai kebijakan terkait keringanan pajak telah diberikan Pemerintah Kota Malang selama pandemi Covid-19. Bermacam stimulus bagi wajib pajak (WP) juga dilancarkan dalam masa transisi menuju kenormalan baru.
Banyaknya usaha baru yang bermunculan turut menjadi perhatian Pemkot Malang. "Dalam rangka sosialisasi kebijakan sekaligus memberi dukungan langsung kepada pelaku usaha, Pemkot melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengunjungi sejumlah instansi yang membina usaha dan menjadi inspirasi bagi WP lain, termasuk sejumlah usaha di sektor kuliner," ungkapnya.
Dalam dua pekan terakhir, OPD eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut mencatat ada belasan cafe baru yang didata sebagai WP. Yang menggembirakan, mereka dengan penuh kesadaran mendaftarkan diri sebagai WP Resto dan langsung memiliki NPWPD dari Bapenda.
Selain Cafe 'Jagogan Jail' binaan Lapas Kelas 1 Lowokwaru, juga ada Cafe Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Malang, kawasan Arjosari yang notabene binaan koperasi karyawan Kejari Malang. Rabu (15/7) malam, giliran Cafe Gajah Mada Trail (GMT) binaan Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 di kawasan Kesatrian jadi jujugan.
Menurutnya, kesadaran pengelola cafe mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran patut menjadi teladan bagi pengusaha kuliner lain di Kota Malang, yakni berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak untuk pembangunan membiayai pembangunan di kota tersebut.
"Mereka juga menjadi teladan dan panutan karena mengedepankan protokol covid-19 dalam operasional usahanya," ujarnya.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 Letkol Erwien turut mengapresiasi kehadiran Sam Ade sebagai bentuk support langsung dari Pemkot Malang. Cafe GMT selain sebagai tempat usaha, juga sebagai wadah dan media guna semakin merekatkan kekompakan TNI dengan rakyat.
"Cafe ini juga menjalankan usaha penyewaan trail untuk umum dalam menikmati destinasi wisata di wilayah Malang Raya, seperti destinasi ke Kota Wisata Batu, kawasan Bromo hingga Pantai Selatan," ujarnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan Bapenda memang harus lebih berkreasi dan selalu berinovasi dalam upaya meningkatkan PAD Kota Malang.
"Apa yang dilakukan Bapenda lewat sering turun sidak ke cafe-cafe baru adalah langkah yang positif untuk mencari sumber PAD baru. DPRD sangat mengapresiasi dan selalu akan mensupport Bapenda sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan di Kota Malang," ujarnya.(K24)
| Baca Juga : Dinamika Terkini Seputar Kota Malang |
|---|
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
