Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Enam Daerah di Jatim Masih Jadi Zona Merah, Ini Sebarannya

Kasus positif Covid-19 di Jatim pada Rabu (15/7/2020) bertambah 165 orang, sehingga totalnya menjadi 17.395 orang. 
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 15 Juli 2020  |  18:36 WIB
Zonasi risiko penularan Covid-19 di Jawa Timur. - Twitter @JatimPemprov
Zonasi risiko penularan Covid-19 di Jawa Timur. - Twitter @JatimPemprov

Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan kasus penularan virus Corona (Covid-19) tertinggi secara nasional. Jumlah kasus Covid-19 per 15 Juli 2020 di Jatim tercatat mencapai 17.395 orang. 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 165 kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jatim pada Rabu (15/7/2020). Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Jatim mencapai 17.395 orang. 

Adapun, kasus sembuh di provinsi tersebut bertambah 521 orang sehingga totalnya menjadi 7.482 orang. Di sisi lain, jumlah kasus meninggal bertambah 28 orang, sehingga totalnya menjadi 1.275 orang.

Berdasarkan data yang dirilis infocovid19.jatimprov.go.id mencatat hingga Rabu (15/7/2020) tercatat ada enam daerah di Jatim yang menjadi zona merah. 

Keenam daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, terdapat 29 daerah di Jatim yang menjadi zona oranye dan ada 3 daerah yang berstatus zona kuning.

Ketiga daerah zona kuning itu antara lain adalah Banyuwangi, Madiun dan Bondowoso.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan yang pada akhirnya dapat mengendalikan penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk menegakkan disiplin memang seyogyanya ada sanksi, apa itu denda maupun administrasi,” kata Khofifah seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Khofifah juga menambahkan bahwa upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan sejalan dengan upaya menggerakan kembali roda perekonomian. Dalam hal ini setiap kepala daerah harus melakukan evaluasi secara berkala.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jatim Virus Corona covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top