Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengidentifikasi 840.000 keluarga penerima manfaat (KPM) terdampak Covid-19 yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mendapatkan suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), juga mengumpulkan berbagai organisasi dan asosiasi seperti Organda untuk mendapatkan gambaran pelaku ekonomi yang paling membutuhkan.
"Dalam menentukan kriteria penerima, kami ini harus bergerak cepat. Tentu ada keterbatasan dalam menentukan sasaran, itu sebabnya gubernur mengajak bicara banyak pihak agar bantuan ini tepat sasaran," jelasnya, Kamis (9/4/2020).
Dia menjelaskan pemerintah pusat telah meningkatkan nilai BPNT dengan manfaat yang sebelumnya Rp150.000/KK menjadi Rp200.000/KK untuk 15,2 juta sasaran pada Maret 2020.
"Nah mulai April ini ada tambahan 4,8 juta keluarga penerima manfaat secara nasional termasuk Jatim. Jadi berdasarkan data Dinsos ada 1,42 juta tambahan KPM di Jatim, maka masih tersisa 840.000 KPM yang belum terkover BPNT atau tergolong non-DTKS," katanya.
Emil menambahkan, pihaknya menyadari jika kondisi ini lebih sulit bagi mereka yang tidak memiliki akses pada pekerjaan di sektor pertanian sebab di sektor pertanian masih tetap berproduksi dengan baik.
"Jadi saat ini kita masih pematangan identifikasi sasaran penerima suplemen, terutama mereka yang informal di luar sektor non agro," imbuhnya.
Selama ini, tambahnya, penerima BPNT yang sudah masuk dalam daftar DTKS selalu datang ke mitra Himbara untuk melakukan transaksi non-tunai untuk mengakses bantuan pangan.
Rencananya, program BPNT dalam penanggulangan Covid-19 ini juga akan disinergikan dengan program yang sudah berlaku di Himbara.
