Dana Desa di Tulungagung Rp237 Miliar, Disarankan Diarahkan ke Pemberdayaan

Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tahun anggaran 2020 dipastikan naik sekitar Rp4 miliar.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 November 2019  |  19:46 WIB
Dana Desa di Tulungagung Rp237 Miliar, Disarankan Diarahkan ke Pemberdayaan
Sejumlah petani mengujicoba sarana tanam jagung bantuan Kementerian Pertanian di kawasan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (PHPS) seluas 800 hektare di Besole, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019). - Antara/Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, TULUNGAGUNG - Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tahun anggaran 2020 dipastikan naik sekitar Rp4 miliar, yakni dari sebelumnya (2019) dialokasikan sebesar Rp233 miliar menjadi Rp237 miliar.

"Ini apresiasi atas serapan dan penggunaan dana desa di Tulungagung yang dinilai baik dan menjadi percontohan nasional," kata Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kepala desa di Tulungagung, Senin (25/11/2019).

Selain itu, ia tidak menampik bahwa salah satu pertimbangan penambahan alokasi dana desa untuk Tulungagung juga dilatarbelakangi jumlah penduduk miskin yang meningkat dalam kurun 1-2 tahun terakhir.

Maryoto mengingatkan agar peningkatan alokasi dana desa itu direspon positif oleh kepala desa dengan mengoptimalkan program pembangunan berbasis desa di wilayahnya.

"Infrastruktur tetap dianggap penting, namun prosentase dan skala prioritas harus mulai diratakan," kata dia.

Jika sebelumnya serapan DD untuk infrastruktur desa mencapai 70 persen, ia berharap persentase itu mulai dikurangi dan dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat.

"Kades yang harus tanggap. Wilayahnya hanya satu desa, turun dengan perangkat , cari masyarakat yang tidak mampu, dana desa juga bisa digunakan untuk subsidi warga miskin," katanya.

Karenanya Maryoto mengimbau para kades agar aktif menjangkau warga miskin, sekaligus mencarikan solusi untuk mereka dan apabila pemerintah desa merasa tidak mampu mengambil solusi, bisa diusulkan ke pemerintah kabupaten.

"Misalnya untuk bedah rumah, desa tidak mampu membiayai. Masukkan ke kabupaten, nanti pemkab yang mengambil alih," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dana desa

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup