2.500 Unit Rumah Bersubdidi di Jatim Mangkrak

Sebanyak 2.500 unit rumah bersubsidi di Jatim terancam mangkrak karena tidak bisa direalisasikan kreditnya dengan habisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 02 September 2019  |  17:15 WIB
2.500 Unit Rumah Bersubdidi di Jatim Mangkrak
Pekerja beraktivitas di proyek perumahan bersubsidi. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, MALANG — Sebanyak 2.500 unit rumah bersubsidi di Jatim terancam mangkrak karena tidak bisa direalisasikan kreditnya dengan habisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh mengatakan rumah sebanyak itu dibangun 200-an pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim.

Uni itu sudah selesai dibangun pengembang, namun tidak bisa direalisasikan KRR-nya karena kuota FLPP sudah habis.

“Sebenarnya ada skema KPR lain pengganti FLPP, yakni Bantuan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT), namun juga tidak bisa direalisasikan karena terkendala persyaratan administrasi,” ujarnya di Malang, Senin (2/9/2019).

Padahal kuota KPR dengan skema BP2PT masih banyak. Ada 6.000 unit rumah bersubsidi yang bisa direalisasikan KPR-nya lewat skema BP2PT. Namun pelaksanaannya, kata dia, BP2PT tidak bisa direalisasikan karena ada persyaratan tambahan, yakni adanya sertifikat laik fungsi (SLF).

Problemnya, tidak semua daerah di Jatim sudah ada perda terkait SLF. Hanya ada tiga daerah yang ada perda SLF-nya a.l Kota Malang.

Sebanyak 2.500 unit yang sudah selesai dibangun pengembang itu, berada Trenggalek, Kediri, Blitar, Kab. Malang, Jember, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Lamongan, dan beberapa daerah lain.

Beberapa bank, kata dia, sebenarnya menawarkan KPR untuk rumah bersubsidi dengan kredit komersial. Bahkan ada bank yang berani memberikan KPR sebesar 9% selama dua tahun.

Agar tidak berat bagi end-user, bank meminta pengembang menyubsidi bunga KPR sebesar 2% selama dua tahun sehingga konsumen tidak merasa berat. “Ini yang tidak bisa kami lakukan karena margin rumah bersubsidi itu tipis,” ucapnya.

Karena itulah, kata Makhrus, DPD Apersi Jatim akan menghadap ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menyampaikan keluhan tersebut. Intinya, pengembang meminta Gubernur untuk mencarikan solusi agar KPR untuk rumah bersubsidi tetap bisa cair sehingga kelangsungan usaha bisa terjamin.

Cara yang bisa ditempuh, Gubernur bisa mengajukan usul ke pemerintah pusat agar persyaratan pencairan KPR dengan skema BP2PT tidak disertakan adanya SLF. Cukup dengan penilaian dari konsultan seperti yang terjadi selama ini.

Ke depan, ujar dia, ketentuan mengenai persyaratan harus ada SLF sebaiknya ditiadakan karena berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi. SLF juga berpotensi menjadikan pengurusan izin pembangunan rumah bersubsidi menjadi panjang.

Dia berharap, upaya yang dilakukan Apersi itu membuahkan hasil. Dengan begitu maka pengembang bisa terus melakukan kegiatan bisnisnya tanpa terhalang masalah realisasi KPR.

Kondisi pengembang perumahan bersubsidi saat ini, kata dia, sangat memprihatinkan. Jika KPR tidak direalisasikan, pengembang harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit pembebasan lahan dan kredit konstruksi dari bank.

“Padahal, mereka tergolong pengembang kecil sehingga asetnya juga terbatas. Keharusan membayar angsuran kredit pengadaan tanah dan konstruksi ke bank jelas memberatkan mereka jika KPR-nya tidak segera direalisasikan,” ucapnya.

Jika upaya meminta bantuan Gubernur tidak berhasil, dia menegaskan, Apersi akan menghadap Presiden untuk menyampaikan keluhan tersebut. (k24)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rumah bersubsidi

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup