Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memetakan wilayah pengembangan potensi produksi komoditas perkebunan/pertanian yang masih sangat eksotis bagi pasar ekspor contohnya kopi dan kakao.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya menginginkan pengembangan kawasan produksi kopi dan kakao maupun komoditas lainnya bisa meluas sampai di wilayah selatan sebagai salah satu upaya pemerataan ekonomi.
“Kita perlu melakukan pemetaan ulang karena situasinya kini sudah berubah. Mungkin dulu belum ada akses untuk logistik, tapi sekarang sudah ada Pelabuhan Prigi, ada Jalan Lintas Selatan (JLS), begitu juga yang di utara bisa konek, ditambah akses jalan tol Trans Jawa,” jelasnya seusai berdialog dengan pengusaha ekspor impor Jatim, Kamis (18/7/2019).
Dia mengatakan pengusaha ekspor saat ini masih menghadapi banyak kendala salah satunya adalah biaya logistik yang masih tinggi. Misalnya biaya mengirim barang dari Jatim ke luar negeri lebih mahal, dari pada impor.
“Nah apakah masalahnya ada di insentif yang diterapkan ke eksportir, maka akan kita cari dulu akarnya,” ujarnya.
Namun begitu, Pemprov Jatim berupaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif, salah satunya dengan membangun East Java Super Corridor (EJSC) yang berada di 5 kantor Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) yakni Jember, Malang, Madiun, Bojonergoro dan Pamekasan Madura.
Baca Juga
“Ini adalah upaya desentralisasi agar pelayanan izin atau OSS (online single submission) lebih efisien. Mereka yang di Jember bisa mengurus izin di sana dan tidak perlu ke Surabaya lagi,” katanya.
Emil menambahkan, EJSC yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan pengembangan usaha perkebunan maupun sektor usaha lainnya.
“Dari 19 jenis perizianan yang ada, kini sudah 13 izin yang diserahkan ke bakorwil, tapi ini bertahap, dan fitur-fitur layanan EJSC juga terus berkembang,” imbuhnya.
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Isdarmawan Asrikan mengatakan pengusaha sepakat dengan pemerintah yang mengembangkan komoditas secara luas.
Bahkan, pengusaha kakao sudah membuat demplot tanaman kakao di Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang dan Bondowoso masing-masing 10 ha. Namun, pengembangan bisnis ini dibutuhkan dukungan dari pemda setempat agar petaninya tergiur untuk menanam.
“Ini hanya percontohan agar ditiru petani di sana, nah ini harus diteruskan pemda dan harus konek dengan pemprov,” imbuhnya.
Isdarmawan berharap, di tiap daerah yang mengembangkan hulu juga diiringi dengan industri pengolahnnya sehingga menghasilkan nilai tambah. Apalagi permintaan pasar dunia terhadap kakao dan kopi sangat tinggi, sementara Indonesia belum dapat memenuhinya, bahkan untuk pasar dalam negeri saja masih kurang.
“Dari 10 jenis kopi di dunia, 6 ada di Indonesia, tapi sayangnya produktivitasnya rendah 700 kg/ha, normalnya 1,5 ton/ha, bahkan di Vietnam 2 ton/ha. Produktivitas ini juga perlu disupport pemerintah,” imbuhnya.
