FISIP UMM Bakal Bentuk Pusat Studi Papua

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bakal membentuk Pusat Studi Papua untuk turut serta membenahi masalah sosial di Papua.
Muhamad Wildan | 10 Maret 2019 16:31 WIB
Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua yang selesai 95% pembangunannya, tampak dari ketinggian, Rabu (11/4/2018). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bakal membentuk Pusat Studi Papua untuk turut serta membenahi masalah sosial di Papua.

"Pusat Studi Papua diharapkan kelak akan menjadikan FISIP UMM sebagai kiblat bagi siapa pun yang ingin melihat lebih jernih tentang Papua, termasuk memberikan berbagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah," kata Dekan FISIP UMM Dr. Rinikso Kartono dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Sabtu (9/3/2019).

Untuk diketahui, baru-baru ini terjadi penyerangan atas TNI oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019). Tiga prajurit TNI pun gugur dalam penyerangan tersebut.

Namun, konflik bersenjata yang kerap terjadi Papua perlu dipisahkan dari narasi seperatisme. Narasi separatisme yang dibangun justru mengabaikan masalah-masalah lain yang lebih besar

Dalam kuliah tamu yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) UMM dengan tema 'Konflik Internasional dan Kepentingan Ekonomi Politik', Peneliti Senior dari Resilience Development Initiative Dr. Nino Viartasiwi mengatakan dalam konflik bersenjata akan ada kepentingan banyak aktor, baik perusahaan multinasional, industri militer, negara-negara, hingga elit-elit politik.

"Sebenarnya di balik isu separatis itu ada banyak masalah sosial yang lebih besar yang justru menjadikan elit-elit predator mendapatkan keuntungan," kata Nino, Sabtu (9/3/2019).

Nino pun menegaskan pentingnya untuk mengubah sudut pandang dan narasi tentang Papua.

"Separatisme memang ada dan penting, tapi masalah sosial yang ada jauh lebih kompleks yang apabila dilihat lebih mendalam menjadikan isu separatis itu sebenarnya kecil. Karena itu, kita harus melihat isu Papua keluar dari isu separatis," tambahnya.

Selama Orde Baru, pendekatan yang digunakan bersifat militeristik dan tidak dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada. Namun, seiring dengan dimulainya masa Reformasi pendekatan atas Papua mulai berubah dimulai dari pergantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua dan pemberlakuan otonomi khusus.

"Irian itu adalah nama yang paling dibenci oleh mereka dan Papua nama itulah yang paling diinginkan oleh mereka," ujar Nino.

Lebih lanjut, persoalan Papua perlu terus dikawal dan cicil society pun dipandang sebagai aktor yang paling mampu membangun narasi alternatif tersebut.

Tag : pendidikan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top