Bisnis.com, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk mengelola sampah-sampah yang dihasilkan, dengan mengubah pola hidup, salah satunya melalui pemanfaatan Bank Sampah Gampingan Bersinar.
Wakil Bupati Malang Sanusi mengatakan bahwa dengan diresmikannya Bank Sampah Gampingan Bersinar tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong kemauan untuk mengelola sampah yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan.
"Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah sampah menjadi sesuatu yang berharga, seperti kerajinan, hiasan, komposter, atau bahkan pakan ternak," kata Sanusi, di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Minggu (30/12/2018).
Sanusi menambahkan peresmian Bank Sampah Gampingan Bersinar tersebut, upaya untuk mengelola sampah yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, yakni memanfaatkan sampah sebaik mungkin dengan meluncurkan program "Satu Desa, Satu Bank Sampah".
Diharapkan Bank Sampah Gampingan Bersinar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan semakin peka dengan isu tentang sampah. Selain itu, masyarakat bisa membekali diri dengan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah secara mandiri.
Masyarakat Kabupaten Malang diharapkan untuk bisa terus menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Karena dengan hal tersebut, dapat menciptakan lingkungan yang sehat, dimana mampu mendukung produktivitas masyarakat yang menjadi modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di Desa Gampingan.
"Mari kita bangun kehidupan masyarakat Desa Gampingan yang sehat, dengan lingkungan berseri serta didukung oleh kualitas SDM yang baik," kata Sanusi.
Berdasar catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bank sampah yang ada di seluruh wilaya Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah mencapai 1,7 persen atau sebanyak 1,38 juta ton per tahun, dengan pendapatan rata-rata mencapai Rp1,48 miliar tiap tahunnya.
Pertumbuhan bank sampah mengalami peningkatan dari 1.172 unit pada 2015, menjadi 5.244 unit pada 2017, dan tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia.
