Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Harap-harap Cemas Honorer K2, Begini Keresahannya

Ribuan pegawai honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 Agustus 2018  |  10:16 WIB
Demo guru honorer. - Antara/Ilustrasi
Demo guru honorer. - Antara/Ilustrasi

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan pegawai honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori Dua Indonesia, Eko Mardiono, di Surabaya, Jumat (3/8/2018), mengatakan pemerintah belum juga mengeluarkan regulasi untuk rekrutmen ASN khusus K2.

"Tentunya kondisi membuat ribuan K2 berharap-harap cemas karena sebentar lagi pemerintah pusat akan membuka rekrutmen ASN. Sedangkan UU ASN hanya memungkinkan K2 yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa mengikuti seleksi calon ASN," katanya.

Menurut dia, jumlah K2 di Indonesia mencapai kurang lebih 444.000, sedangkan di Surabaya ada 2.200 orang.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya terus mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib K2 agar bisa diterima sebagai ASN. Sayangnya dalam pertemuan beberapa waktu di DPR RI, pemerintah pusat hanya memberi kuota 13 ribu K2 yang bisa masuk menjadi ASN sehingga banyak K2 yang tersingkir.

Selain itu, persoalan lainnya adalah pemerintah belum juga merevisi UU ASN khususnya batasan umur K2 yang selama ini di bawah umur 35 tahun bisa mengikuti seleksi calon ASN. Tentu kondisi ini akan menjadi penghalang K2 mengikuti seleksi ASN.

"K2 itu sudah mengabdi puluhan tahun sehingga umurnya rata-rata di atas 35 tahun. Kalau tidak ada revisi UU, bagaimana nasib mereka yang sudah lama berharap menjadi ASN akan tertutup," kata Eko yang sudah mengabdi sebagai honorer tenaga tata usaha selama 32 tahun di lingkungan Pemkot Surabaya.

Ia mengatakan banyak pegawai K2 resah dengan kondisi sekarang ini. Untuk itu pihaknya terus berjuang di antaranya menjalin komunikasi antar-K2 seluruh Indonesia dan juga lewat DPR RI agar mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih pada mereka.

"Harapan mereka menjadi ASN ini adalah kewajaran karena sudah mengabdi puluhan tahun. Banyak di antara mereka yang digaji Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan terutama di daerah-daerah," ujar Eko.

Jika nanti K2 diangkat menjadi ASN, lanjutnya, tentu akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Bagi K2 yang menunggu giliran pengangkatan, ia berharap pemerintah menaikan gaji mereka dengan disesuaikan UMK. "Paling K2 ini juga bisa sejahtera," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan sekarang Pemkot Surabaya mengalami kekurangan ASN sekitar 1.917 orang, sejak adanya moratorium CPNS tiga tahun lalu.

"Ini karena banyak ASN yang pensiun. Sedangkan penggantinya tidak karena belum ada rekrutmen ASN yang baru," ujarnya.

Menurut Mia, dengan rencana pemerintah membuka rekrutmen ASN, pihaknya mengajukan ke Menpan RB sebanyak 513 orang. "Sampai sekarang belum ada jawaban berapa kuota Surabaya yang disetujui," katanya.

Terkait nasib K2, Mia mengatakan hingga kini pihaknya belum ada kabar dari pemerintah pusat apakah ada jalur khusus untuk K2. "Sekarang ini masih ada sekitar 2.000 K2 di Pemkot Surabaya," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

honorer

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top