Pemkot Malang Kejar Penerimaan PBB Rp57 Miliar

Pemkot Malang mengejar penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Perkotaan sebesar Rp57 miliar.
Choirul Anam | 26 Juli 2018 09:53 WIB
Layanan pajak daerah di Kantor BP2D Kota Malang. - Istimewa

Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang mengejar penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Perkotaan sebesar Rp57 miliar dengan layanan jemput bola serta mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah tersebut.

Plh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang M Toriq mengatakan mengacu data dihimpun, hingga akhir semester I/2017, penerimaan PBB Perkotaan mencapai 44% atau Rp25,15 miliar dari target yang dipatok Rp57 miliar.

“Meskipun penerimaan menunjukkan peningkatan signifikan, namun kami tetap tetap aktif menggalakkan sistem jemput bola dalam menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya di Malang, Rabu (25/7/2018).

Keigatan jemput bola dimaksud, seperti dengan membuka stan pelayanan di kampung-kampung dan pusat perbelanjaan.

"Dengan begini pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dijangkau dan lebih efektif. Ini sekaligus mempercepat proses pembayaran PBB sebelum melewati masa jatuh tempo,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk segera melunasi. Hal itu terjadi karena masa pembayaran PBB sudah, menjelang berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan pada 31 Juli mendatang.

"Jika sudah melewati masa jatuh tempo, maka WP akan dikenai denda administrasi sebesar 2% tiap bulannya hingga maksimal denda 48%," ungkapnya.

Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB 2018, maka dapat membawa bukti pelunasan PBB atau SPPT tahun sebelumnya sebagai syarat pembayaran. Bisa juga cukup menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) lantaran tidak ada kenaikan PBB.

Untuk pembayarannya, dapat dilakukan di tempat-tempat pembayaran Bank Jatim terdekat, ataupun dapat melalui transfer dari bank mana saja yang terafiliasi dengan nomor rekening Bank Jatim.

 

 

 

 

Tag : kota malang, pajak bumi dan bangunan
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top