Pemkab Situbondo Lakukan Pendataan Kemiskinan Partisipatif

Bisnis.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan analisa kemiskinan partisipatif dengan mendata kondisi perekonomian seluruh penduduk di Kota Santri itu guna memperoleh data jumlah penduduk miskin yang valid dan tunggal.

"Mulai Agustus 2017, akan dilakukan kegiatan mendata seluruh keluarga di Situbondo, dan berbeda dengan tahun lalu pendataan berbasis data terpadu milik Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K," ujar Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemkab Situbondo, Suismanta Asmuri, Selasa (1/8/2017).

Ia mengemukakan, pendataan seluruh keluarga bertujuan untuk menghindari adanya warga miskin yang tidak terdata atau tidak dimasukkan ke dalam golongan warga miskin oleh desa.

Pendataan analisa kemiskinan partisipatif ini, katanya, berpedoman pada masyarakat yang tingkat kesejahteraannya 40% ke bawah dan terbagi menjadi empat kategori miskin. Di antaranya, miskin, sangat miskin, rentan miskin dan hampir miskin.

"Pendataan ini akan dilakukan setiap tahun, karena keadaan ekonomi penduduk setiap tahunnya berubah-ubah serta data penduduk bersifat dinamis. Ada yang lahir dan ada pula yang meninggal dunia, dan sehingga yang semula miskin bisa berubah menjadi tidak miskin dan yang sebelumnya rentan miskin menjadi jatuh miskin," ucapnya.

Menurut Susmanta, pendataan analisa kemiskinan partisipatif tersebut langsung dilakukan ke rumah-rumah masyarakat. Sedangkan untuk tim entry data dan tim pendataan desa akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk teknis sebelum terjun ke lapangan.

"Bimbingan serta petunjuk teknis pendataan telah memiliki payung hukum berupa peraturan bupati, dan karenanya akan ada sanksi jika tim 'entry' data atau tim pendataan desa melanggar aturan pendataan," paparnya.

Hasil pendataan penduduk miskin dari desa-desa, lanjut dia, selanjutnya akan di verifikasi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kemudian pada tingkat provinsi dan Pusat. Sehingga data AKP dapat diakui oleh pemerintah pusat.

"Indikator kemiskinan yang digunakan dirangkum dari beberapa indikator yang digunakan oleh BPS, TNP2K, dan indikator dari daerah sendiri, yang nantinya standar kemiskinan yang diperoleh benar-benar aktual," tuturnya.

Ia menambahkan, data AKP tunggal akan menjadi data penduduk miskin bagi seluruh program bantuan pemerintah Pusat maupun bantuan pemerintah daerah.