Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan mengusulkan kembali penyelesaian masalah disparitas upah atau pemerataan upah di Jatim seperti tuntutan para buruh dan pekerja Jatim dalam aksi demo Hari Buruh.
Gubernur Jatim Soekarwo atau yang biasa disapa Pakde Karwo mengatakan Pemprov Jatim sebelumnya sudah mengusulkan tentang pemerataan upah di seluruh kota/kabupaten di Jatim agar tidak timpang dibandingkan upah di Ring 1 (Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik).
"Kami sudah usulkan waktu itu tentang disparitas lewat menteri, tapi ditolak pada 23 Februari 2018 oleh dirjennya. Tapi saya bersama Forkopimda akan membuat diskresi untuk tetap saya usulkan lagi," katanya saat menanggapi tuntutan-tuntutan buruh/pekerja saat demo Hari Buruh, Selasa (1/5/2018).
Dia mengakui soal adanya disparitas upah, misalnya di Pacitan dengan Surabaya dan sekitarnya selisihnya bisa sampai Rp2 jutaan. Rencananya, Pemprov Jatim akan merumuskan soal ketimpangan upah di tiap kota tersebut.
"Ini enggak bagus. Ini harus dirumuskan. Semua tuntutan sampean (buruh/pekerja) akan saya penuhi," ujarnya.
Pakde Karwo menambahkan, soal tenaga kerja asing memang cukup sensitif. Namun pihaknya akan merumuskan secara detail kualifikasi tenaga asing yang medium skill.
"Medium skill ini yang harus didetailkan, lalu yang tenaga unskill memang dalam perjanjian internasional unskill tidak diperbolehan (jika pekerja asing)," imbuhnya.
Meski menyanggupi tuntutan buruh, Pakde Karwo pun juga meminta para buruh/pekerja Jatim agar menjadi contoh bagi seluruh buruh di Indonesia.
"Jadikanlah perjuangan yang beretika moral dan sopan santun khas Jatim. Buruh Jatim harus jadi model di Indonesia. Protes ditampung selesai, kalau itu sudah diselesaikan, maka anarki itu sudah tidak menarik karena justru buruh tidak disukai oleh masyarakat," katanya.
