Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi 1,07% pada April 2025 yang terutama dipicu oleh pencabutan diskon tarif listrik.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan pemberian diskon tarif listrik yang telah berakhir memengaruhi tingkat inflasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), potongan harga 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA selama dua bulan, Januari dan Februari 2025.
"Inflasi month-to-month (mtm) pada April 2025 dipicu oleh beberapa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain tarif listrik, emas perhiasan, bawang merah, santan jadi, dan labu siam," kata Umar Sjaifudin, Jumat (2/5/2025).
Inflasi tahun kalender pada bulan April 2025 dipicu oleh beberapa komoditas utama penyumbang inflasi, antara lain emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, beras, dan jeruk.
Sedangkan inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) pada April 2025 dipicu oleh beberapa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Baca Juga
Pada April 2025, Kota Malang mengalami inflasi mtm sebesar 1,07%, tahun kalender (ytd) sebesar 1,15%, dan secara yoy juga mengalami inflasi sebesar 1,49%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai inflasi Malang turut dipengaruhi dampak global yang tercermin dari melejitnya harga emas.
Selain itu, kata dia, permintaan kelapa untuk ekspor yang meningkat juga berdampak pada kelangkaan kelapa di pasar sehingga mendorong kenaikan harga kelapa secara signifikan, khusus untuk kebutuhan santan.
Kebijakan diskon listrik yang telah berakhir juga dinilai memberikan dampak pada harga produksi berbagai komoditas.
Mulai berakhirnya musim penghujan dapat berdampak pada produksi beberapa komoditas pangan sehingga volatile foods dapat menjadi ancaman inflasi di periode mendatang.
"Koordinasi efektif yang didukung dengan update informasi pergerakan produksi dan konsumsi akan mampu menjadi benteng yang kuat untuk mengendalikan inflasi," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
