Bisnis.com, MALANG — Pemberlakuan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat positif untuk dapat mengurangi angka backlog perumahan di Jatim yang masih tinggi.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim, Makhrus Sholeh, mengatakan dengan diberlakukannya Tapera, maka peluang pekerja untuk memiliki rumah semakin terbuka lebar sehingga angka backlog perumahan di Jatim dapat dikurangi secara signifikan.
“Namun sayangnya kebijakan tersebut mendapatkan resistensi dari pekerja maupun pemberi upah karena dinilai memberatkan,” katanya, Rabu (29/5/2024).
Oleh karena itulah, kata dia, perlu ada mekanisme sosialisasi yang tepat sehingga dapat meyakinkan bagi pemberi upah dan pekerja untuk dapat menerima ketentuan mengenai iuran Tapera. Perlu dipertimbangkan pula, iuran Tapera berlaku secara selektif, yakni hanya pekerja yang belum mempunyai rumah. Dengan cara itu, pekerja menjadi antusias untuk membayar iuran Tapera.
Terkait dengan permintaan rumah menengah dan bersubsidi di Jatim sangat potensial. Tahun ini, rumah yang dibangun anggota Apersi bisa menembus angka 60.000 unit, jauh lebih tinggi dari realisasi pembangunan rumah pada 2023 yang mencapai 16.000 unit.
Tingginya realisasi pembangunan rumah tahun ini, dia meyakinkan, menunjukkan permintaan masih tinggi. Hal itu menunjukkan pula angka backlog perumahan yang masih tinggi di Jatim.
Baca Juga
Tingginya realisasi pembangunan rumah yang menunjukkan ekonomi di wilayah tersebut sudah bangkit kembali pasca-Covid-19. Ekponomi sudah tumbuh normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut.
Melihat potensi tersebut, kata Makhrus, pengembang anggota Apersi antusias merealisasikan proyek perumahan. Di Jatim, ada 600 anggota pengembang yang aktif. Mereka masing-masing tidak hanya membangun di satu proyek, namun kebanyakan lebih dari satu.
Sementara itu, terkait backlog perumahan, mengacu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2020 menyebutkan, Povinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki jumlah backlog lebih dari 1 juta unit rumah. Rinci wilayah dengan jumlah backlog, yakni Jawa Barat 2.816.407, DKI Jakarta 1.498.949, Jawa Timur 1.267.183, dan Sumatera Utara 1.025.079. (K24)
