Bisnis.com, MALANG — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan wajib pajak dalam mengembangkan aplikasi eBupot 21/26 sehingga aplikasi tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan mereka.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur III, Vincentius Sukamto, menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendengar langsung kebutuhan dan pengalaman pengguna Aplikasi eBupot 21/26.
“Wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III sangat luas, dari ujung Banyuwangi hingga Trenggalek, sehingga kali ini kami hanya mengundang wajib pajak di wilayah Malang Raya untuk menjaga efisiensi waktu dan biaya. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak,” ujarnya pada kegiatan User Requirement dan User Experience Aplikasi eBupot 21/26 di Malang, Selasa (6/2/2024).
Kegiatan ini diadakan, kata dia, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Dirjen Pajak PER-2/PJ/2024 yang membahas tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, yang dirilis oleh DJP pada 19 Januari 2024.
Intinya, peraturan ini membahas ketentuan terbaru dalam penerbitan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21/26.
Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I, Yohan Suharsoyo, menjelaskan perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi kompleksitas PPh 21.
Baca Juga
“Kami mencoba memberikan kejelasan dan kemudahan aturan PPh 21 di antaranya melalui beberapa pokok perubahan yang dimuat dalam PER-24/PJ/2024, seperti perubahan aplikasi pelaporan SPT Masa PPh 21/26 yang semula berbasis desktop kini sudah berbasis web, penyesuaian bentuk formulir bukti pemotongan, dan penambahan formulir bukti pemotongan bulanan 1721-VIII,” ujarnya.
Terkait hak wajib pajak dalam mengetahui kepastian waktu dan besaran pajak yang dipotong oleh pemotong atau pemungut pajak, kata dia, selama ini para karyawan dipotong pajak tetapi sering kali mereka tidak tahu kapan dan berapa pajak yang dipotong dari gaji mereka.
“Maka, peraturan baru ini memberikan penekanan pada hak wajib pajak untuk mendapatkan bukti pemotongan setiap bulan, karena meskipun pajaknya nihil, pemungut/pemotong tetap harus menerbitkan bukti pemotongan untuk wajib pajak,” ujarnya.
Dia menekankan pula, fungsi utama bukti pemotongan sebagai alat kontrol untuk mencegah kesalahan perhitungan dan sebagai alat bantu bagi pegawai dalam pengisian SPT tahunan.
“Bukti pemotongan menjadi sarana check and balance bagi wajib pajak yang dipotong dan pihak yang memotong atau memungut. Apabila ada kelebihan pajak, maka wajib pajak juga bisa mengajukan pengembalian. Semua perubahan ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan dan memperbaiki tata cara pembayaran pajak, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan memudahkan para wajib pajak,” ujarnya. (K24)
