Bisnis.com, SURABAYA - Tokoh perempuan Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok pegiat politik yang cukup lama berkiprah di gelanggang demokrasi Indonesia.
Merujuk dari berbagai sumber, beberapa jabatan strategis pemerintahan pernah diembannya. Pada era 1999-2001, Khofifah menduduki posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Badan Keluarga Berenca. Saat itu Presiden Indonesia dijabat Abdurahman Wahid (Gus Dur).
Perempuan kelahiran 19 Mei 1965 ini memang memiliki latar pendidikan politik, menyandang gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.
Selain duduk di eksekutif, Khofifah juga pernah menduduki posisi sebagai legislator. Pada era 2004-2006, ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Khofifah yang kala itu merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki jabatan ketua Komisi VII DPR RI plus Ketua Fraksi PKB.
Khofifah di kalangan Nahdlatul Ulama memang bukan orang baru. Ia pernah menduduki posisi pimpinan pusat lembaga sayap NU, seperti Fatayat NU dan IPPNU. Termasuk posisi terakhirnya di Muslimat NU disebut lebih dari 20 tahun terakhir.
Berbekal basis politik dan massa tersebut, Khofifah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur pada 2008-2013 dan 2013-2018. Momen pesta demokrasi dua periode itu tidak berhasil mengantarkannya jadi orang nomor satu di Jawa Timur.
Baca Juga
Namun demikian, kiprah politik Khofifah tidak berhenti. Ia menjadi juru bicara Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019.
Setelah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi menjabat pada periode pertama, Khofifah lantas diberi amanat menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014-2018.
Selanjutnya, pada 2019, Khofifah turut meramaikan perebutan kursi Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Emil Dardak. Alhasil, ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 ini, berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur.
Belakangan dinamika politik mengantarkan Khofifah bergabung ke tim Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pilihan politik ini berkonsekuensi, ia harus meletakkan jabatan sebagai Ketua Muslimat NU, organisasi yang selama ini mengantarkannya menduduki jabatan publik.
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut.
"Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Khofifah menjelaskan alasan dirinya nonaktif karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya.
Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU.
"Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.
Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran.
"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).
Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.
