Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menargetkan pada 2045 seluruh kota-kota besar di Indonesia sudah menggunakan transportasi publik berbasis listrik seperti bus listrik atau E-Bus, LRT hingga MRT. Langkah tersebut dimulai dari Bali dengan menjadikan Pulau Dewata sebagai pilot project bus listrik.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Suharto menjelaskan transisi ke transportasi publik berbasis listrik harus segera dimulai karena kemacetan telah menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia akibat mayoritas masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari.
Perilaku tersebut menyebab kemacetan yang juga menimbulkan kerugian secara ekonomi di kota-kota besar. Suharto menyebut kerugian Jakarta akibat kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun. Kemudian kota besar lainnya seperti Makasar, Medan dan Surabaya mencapai Rp12 triliun per tahun sedangkan kawasan Sarbagita Rp10 triliun per tahun.
“Animo masyarakat menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil pribadi memang masih tinggi. Sehingga pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar jauh lebih cepat daripada jalan, pertumbuhan kendaraan mencapai 8%, sedangkan jalan hanya 1% per tahun, akibatnya macet dan polusi,” jelas Suharto di Sanur, Rabu (13/12/2023).
Pada 100 tahun Indonesia, Suharto menargetkan seluruh kota besar sudah memiliki ekosistem transportasi publik yang baik, dan mayoritas masyarakat sudah menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan. Pilot project bus listrik di Bali ini sangat penting untuk berhasil karena akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta menjelaskan Bali siap dijadikan sebagai daerah percontohan untuk bus listrik dan model transportasi publik lainnya seperti LRT dan MRT. Menurut Samsi Bali sudah memiliki rencana aksi daerah (RAD) untuk mengurangi emisi, salah satunya melalui kendaraan listrik.
Baca Juga
Samsi memang mengakui sudah saatnya Bali menggunakan transportasi publik, karena jumlah kendaraan 4,7 juta menyebabkan masalah kemacetan di kawasan Sarbagita.
“Jumlah kendaraan saat ini sudah melampaui jumlah penduduk, jadi transformasi memang harus dilakukan. Kami sudah membuat payung hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 tentang energi bersih dan Pergub Bali nomor 48 tentang penggunaan kendaraan listrik,” jelas Samsi.
