Bisnis.com, MALANG — Kemiskinan di Kota Malang pada 2023 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin menjadi 4,26%.
Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengatakan pendorong penurunan kemiskinan Kota Malang pada 2023, yakni pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi kreatif, realisasi penyaluran BPNT yang tepat sasaran, program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
“Untuk mengurangi penurunan kemiskinan, maka perlu memperhatikan sinyal dari data kemiskinan BPS. Dan perlu diperdalam karena diperlukan data mikro mengenai target siapa dan di mana mereka yang disebut miskin. Kunci penanganan, yakni update, tepat sasaran, sinergitas, dan kolaborasi,” ujarnya, Rabu (1/11/2023).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan pada 2023, tingkat kemiskinan Kota Malang menurun menjadi 4,26% (atau 37.780 penduduk miskin) dari sebelumnya 4,37% pada 2022. Tingkat Kemiskinan Kota Malang terendah ke-2 dari 38 kab/kota di Jawa Timur, namun jika dicermati lebih dalam, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan.
Pembangunan Kota Malang dengan kekuatan APBD lebih dari Rp2 triliun, dia menegaskan, hanya mampu menurunkan 0,11% penduduk miskin atau tidak sampai 7.800 penduduk miskin dalam setahun.
Hal ini menjadi catatan penting terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fakta ini juga semakin membuktikan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Malang masuk pada fase kemiskinan ekstrem, dimana hal ini butuh asymmetric policy dan pendekatan yang berbeda.
Baca Juga
Di sisi lain, kata dia, menjaga stabilitas harga merupakan faktor yang penting agar tidak terjadi kenaikan garis kemiskinan, karena penguatan bantalan daya beli akan sia-sia jika tergerus oleh inflasi.
Namun demikian, dia mengingatkan, langkah jangka pendek untuk memberantas kemiskinan ekstrem ini adalah dengan berbagai inovasi perlindungan sosial, khususnya untuk penduduk miskin yang masuk kategori lansia.
Oleh karena itu, dia meyakinkan, pemetaaan lebih detail terkait struktur kemiskinan menjadi kunci untuk kebijakan dalam penyelesaian kemiskinan ekstrem. Pendekatan penyelesaian kemiskinan akan berbeda antara kemiskinan pada usia produktif dengan kemiskinan pada usia nonproduktif.(K24)
