Bisnis.com, MALANG — Bank Indonesia (BI) Malang mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempublikasikan pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten triwulanan agar dapat menjadi pemandu dalam program-program ekonomi pemda dan kepntingan lainnya.
Kepala BI Malang, Samsun Hadi, mengatakan sampai saat ini publikasi pertumbuhan ekonomi oleh BPS hanya di tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk kota/kabupaten hanya publikasi tahunan. “Padahal datanya kan ada. Data pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi berasal dari collecting data di kota/kabupaten,” ujarnya, Rabu (30/8/2023).
Dengan adanya data triwulanan secara konsisten dan berkesinambungan, kata dia, maka daerah bisa melakukan penetrasi jika ada sektor-sektor ekonomi yang melempem sehingga perlu didorong kinerja sehingga bisa tumbuh lebih baik.
Jika pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten hanya dipublikasi tahunan, dia menegaskan, maka manfaatnya bagi daerah kurang optimal. Daerah di tingkat kota/kabupaten tidak mengetahui secara persis apa saja sektor ekonomi yang kinerja yang kurang sehingga perlu dipacu.
Dampaknya, program-program daerah akhirnya bersifat meraba-raba karena pemda-pemda tidak mengetahui secara persis sektor ekonomi apa yang perlu dipacu kinerjanya.
Begitu juga Bank Indonesia di daerah, kata Samsun, tidak bisa melakukan kajian secara kontinyu triwulanan terkait pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga
Namun, kata dia, terkait kinerja ekonomi wilker BI Malang triwulan II/2023 diprakirakan melanjutkan perbaikan sejalan dengan meningkatnya permintaan di tengah momen Idulfitri, pencabutan PPKM pada akhir 2022 dan pencabutan status pandemi oleh World Health Organization. Hal tersebut diprakirakan mendorong peningkatan kinerja sektoral dan konsumsi RT.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, didorong oleh terkendalinya kasus Covid-19,serangkaian momen Idulfitri dan libur nasional, pencairan bansos dan Idulfitri, realisasi investasi diprakirakan turut meningkat terutama didorong oleh berlanjutnya PSN dan proyek strategis Perpres 80/2019 yang ditargetkan selesai 2023.
“Kinerja ekonomi wilker BI Malang pada 2023 diprakirakan masih tetap tumbuh positif meskipun termoderasi di angka kisaran 4,9 persen-5,5 persen,” ucapnya.
Dalam kontek ini, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai usulan BI sangat tepat. Hal ini sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan di level kabupaten/kota.
Pada triwulan I, kata dia, pemda dihadapkan pada proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun N+1. Kemudian pada triwulan II-III pemda berkewajiban melakukan Penyusunan Perubahan RKPD (P-RKPD).
Kedua proses penyusunan tersebut seringkali terkendala pada lambannya updating data dari BPS. Hal ini menjadikan kebijakan didasarkan pada data yang kurang update sehingga implementasi kebijakan tersebut kurang presisi.
“Dalam hal ini BPS menjadi salah satu kunci di dalam mewujudkan program SATU DATA bagi perencanaan pembangunan yang kuat dan tepat sasaran,” ucapnya.(K24)
