Bisnis.com, MALANG— Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang secara agregat terealisasi sebesar Rp37,63 triliun dan tumbuh sebesar 7,32 persen secara tahunan sampai April 2023.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan pendapatan tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp8,15 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp29,11 triliun, dan PNBP sebesar Rp363 miliar.
“Penyumbang terbesar penerimaan negara di lingkup KPPN Malang dari kepabeanan dan cukai,” katanya, Jumat (12/5/2023).
Dari sisi belanja yang bersumber dari APBN, kata dia, sampai dengan l 2023 sebesar Rp4,21 triliun atau 30,17 persen dari total pagu sebesar Rp13,96 triliun.
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, kata dia, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,22 persen yang sebesar Rp2,09 triliun atau 26,95 persen dari total pagu sebesar Rp7,77 triliun .
Dari total realisasi belanja sebesar Rp4,21 triliun tersebut, kata Rintok, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp1,60 triliun atau 27,17 persen dari total pagu sebesar Rp5,89 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,61 triliun atau 32,36 persen dari pagu sebesar Rp8,07 triliun.
Baca Juga
Secara lebih detail, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan April 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,15 triliun atau 31,65 persen dari pagu sebesar Rp3,62 triliun.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp436.66 miliar atau 21,57 persen dari pagu sebesar Rp2,02 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp9,79 miliar atau 4,27 persen dari pagu sebesar Rp229,49 miliar.
Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp7,64 miliar atau 47,46 persen dari pagu sebesar Rp16,09 miliar yang merupakan terbesar persentase realisasinya.
Untuk TKD di KPPN Malang, telah terealisasi sebesar Rp2,61 triliun atau 32,36 persen dari total pagu sebesar Rp.8,07 triliun, terdiri dari DAU sebesar Rp1,54 triliun, DBH sebesar Rp170,62 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp.576,90 miliar, Dana Desa sebesar Rp304,39 miliar dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp.19,38 miliar.
“Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp4,21 Triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan,” katanya
KPPN Malang, kata dia, terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel, guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kinerja KPPN Malang cukup cemerlang, baik dari sisi kinerja pendapatan dan realisasi belanja.
Kinerja baik ini, dia mengingatkan, tentunya harus diikuti oleh akselerasi belanja TKKD oleh pemerintah daerah agar ekonomi daerah tidak melandai pasca-Ramadan dan Lebaran.
