Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah upaya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Jatim akan berlangsung dengan tertib, jujur, adil, aman dan juga lancar yang didukung oleh kondusivitas yang terbangun dari seluruh entitas di Jatim.
“Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas punya soliditas untuk menjaga harmoni,” katanya, Selasa (28/2/2023).
Dia memaparkan Pemprov Jatim telah melakukan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan serta pengamanan Pilkada 2024. Bahkan Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran Pemilu 2024 karena sudah selesai pertama kali.
“Kita juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Bawaslu, TNI/Polri, dan Binda untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat pemilu, melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim serta melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik.
Baca Juga
“Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan yang terakhir melakukan sosialisasi pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula,” imbuhnya.
Dalam kegiatan Cangkrukan Menkopolhukam bertajuk Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Surabaya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, dalam menyongsong Pemilu, diperlukan peran dari seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya dari pemerintah dan aparat.
“Media juga diminta memblokir berita-berita hoax, jangan membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting. Kadang kala berita dipelintir, nah itu berbahaya kalau untuk Pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Dia mengatakan kegiatan Cangkrukan Menkopolhukam ini untuk pertama kalinya digelar secara nasional. Menurunya, format gelaran cangkrukan di Jatim bisa menjadi model kegiatan cangkrukan berikutnya karena dinilai lebih mudah diterima masyarakat.
“Saya sudah minta izin kepada Gubernur Jatim untuk membuat semacam hak cipta atau hak paten bahwa ini akan kita bawa ke provinsi-provinsi lain,” imbuhnya.
Adapun kegiatan Cangkrukan Menkopolhukam tersebut digelar sebagai langkah awal untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh publik agar tertib dalam penggunaan media sosial untuk mencegah berita hoax dan hate speech yang berpotensi memecah kesatuan bangsa pada saat Pemilu 2024 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
