Bisnis.com, SURABAYA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur mendorong agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat meningkatkan rasio kecukupan modal bank agar dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi global ke depan.
Kepala OJK Regional 4 Jatim, Bambang Mukti Riyadi mengatakan tantangan global ke depan akan dihadapi oleh seluruh sektor usaha, termasuk perbankan dan tak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah (BPRS).
“Meskipun terjadi pemulihan ekonomi di skala global dan kondisi pandemi yang semakin membaik, tetapi risiko dan tantangan pemulihan juga cenderung meningkat sehingga diperlukan kewaspadaan untuk mengantisipasi hal tersebut,” katanya dalam Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II/2022, Selasa (13/12/2022).
Dia mengatakan industri BPR/BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik bersumber dari kondisi eksternal yakni geoplitik internasional maupun tantangan eksisting yakni scaring effect dari pandemi Covid-19.
Namun begitu, kondisi pandemi yang semakin terkendali berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Secara umum, kondisi industri BPR/BPRS di Jatim maish terjaga yang tercermin dari beberapa indikator antara lain kecukupan modal yang masih di atas threshold, likuditas masih mencukupi dan risiko kredit termitigasi dengan baik.
“Ada beberapa isu struktural yang menjadi perhatian yakni penguatan struktur industru BPR/BPRS agar lebih berdaya saing, akselerasi transformasi digital, dan tuntunan agar lebih kontributif dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Baca Juga
Untuk itu, lanjut Bambang, OJK mendorong penguatan permodalan dan penguatan tata kelola agar terwujud BPR/BPRS yang terdigitalisasi, sekaligus meningkatkan kinerja perkreditan dan mencegah adanya fraud internal maupun eksternal.
“OJK berharap dengan permodalan yang kuat maka BPR/BPRS dapat memiliki tata keola secara baik disertai dengan sarana pendukung agar dapat meningkatkan kinerja dan mampu menjadi BPR/BPRS yang resilient, adaptif, kontributif dan agile,” ujarnya.
Bambang menambahkan sebanyak 258 BPR di Jatim secara angka statistik saat ini per Oktober 2022 memiliki kecukupan modal yang cukup tinggi di atas threshold yakni 43,3 persen, sedangkan 25 BPRS memiliki kecukupan modal sebesar 23,30 persen.
“Jadi kecukupan modalnya cukup tinggi untuk menghadapi tantanagn ke depan dengan segala ketidakpastian. Untuk saat ini modal inti BPR didorong memiliki Rp3 triliun, dan pada 2024 BPR harus di atas Rp6 triliun,” katanya.
OJK juga mencatat, kinerja penyaluran kredit BPR/S di Jatim per Oktober 2022 tercatat sebesar Rp14,4 triliun dengan NPL 9,75 persen. Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, penyaluran kreditnya sebesar Rp13 triliun dengan NPL 9,19 persen.
Sementara untuk kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR/S di Jatim per Oktober 2022 yakni sebesar Rp Rp14,2 triliun meningkat dibandingkan Oktober 2021 yang sebesar Rp13,4 triliun.
Sedangkan kinerja aset BPR/S di Jatim per Oktober 2022 tercatat sebesar Rp21,2 triliun meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni Rp19,6 triliun.
