Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Latif Amin Imron Ditahan KPK, Mohni Jadi Plt Bupati Bangkalan

Mohni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bangkalan untuk periode 2018 - 2023.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 08 Desember 2022  |  21:41 WIB
Latif Amin Imron Ditahan KPK, Mohni Jadi Plt Bupati Bangkalan
Plt Bupati Bangkalan Mohni menyampaikan keterangan pers usai menerima SK di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12/2022) petang. - Antara/Hanif Nashrullah
Bagikan

Bisnis.com, SURABAYA - Mohni menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan setelah menerima Surat Keputusan yang diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

"Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberi amanah kepada saya untuk sesegera mungkin tanpa menunda menyerahkan SK Plt ini," ujar Wagub Emil usai menyerahkan SK penunjukan Plt Bupati Bangkalan kepada Mohni di Surabaya, Kamis (8/12/2022) petang.

SK tersebut ditandatangani Gubernur Khofifah setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

"Supaya masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan efektif tanpa ada jeda atau kekosongan," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil Elestianto Dardak mendorong agar Plt Bupati Mohni dapat menyelesaikan program-program pemerintahan yang tersisa dengan baik.

"Mengingat masa jabatannya hingga tahun 2023, dan saat ini sudah memasuki penghujung tahun 2022," tutur orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, Mohni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bangkalan untuk periode 2018 - 2023.

Selanjutnya ia akan menggantikan peran Bupati Abdul Latif Amin Imron, atau akrab disapa Ra Latif, yang pada Rabu petang, 7 Desember kemarin, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah seorang tersangka perkara jual beli jabatan.

Mohni menyatakan siap melanjutkan roda pemerintahan hingga periode masa jabatannya berakhir tahun 2023.

Salah satunya akan mengisi lima jabatan kepala dinas yang masih kosong akibat proses lelang jabatan terhenti, setelah aparat KPK membongkar praktik jual beli yang melibatkan tersangka Bupati Ra Latif.

"Ya, akan segera diisi. Secepatnya, karena kami sudah boleh menandatangani selaku Plt Bupati untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak di tempat itu. Ada lima jabatan kepala dinas yang kosong," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bangkalan jatim

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top