Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tarif Penyebrangan Naik 11 Persen, Penyesuaian Tak Sesuai Harapan

Penyesuaian tarif seharusnya dilakukan evaluasi setiap 6 bulan. Hanya saja selama ini tidak dilakukan sehingga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 29 September 2022  |  14:28 WIB
Tarif Penyebrangan Naik 11 Persen, Penyesuaian Tak Sesuai Harapan
Penumpang kapal terlihat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (5/5/2020). - Antara/Budi Candra Setya
Bagikan

Bisnis.com, SURABAYA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyesalkan atas keputusan penyesuaian tarif angkutan penyebrangan yang naik hanya 11 persen.

Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan penyesuaian tarif angkutan penyebrangan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 184 Tahun 2022 tersebut tidak sesuai dengan usulan oleh Gapasdap sebelumnya yang ingin naik 35,4 persen.

“Sebenarnya usulan kami adalah menaikkan tarif akibat kenaikan harga BBM adalah hanya sebesar 7-10 persen, tetapi masih ada kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung sejak 2018 dengan kekurangannya mencapai 35,4 persen,” jelasnya, Kamis (29/9/2022).

Dia mengatakan penyesuaian tarif seharusnya dilakukan evaluasi setiap 6 bulan. Hanya saja selama ini tidak dilakukan sehingga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum.

“Ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM 32 persen ini berdampak pada kekurangan 7 - 10 persen, dan seharusnya kenaikan tarif saat ini adalah 43 persen,” ujarnya.

Menurut Khoiri, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan transportasi tetapi kebijakan penetapan tarifnya bertolak belakang dengan keselamatan.

"Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah. Sehingga keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi, tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena kondisi pentarifan yang sangat minim,” imbuhnya.

Khoiri menambahkan, kurangnya tarif yang diperoleh perusahaan ini juga akan berpengaruh pada kesejahteraan karyawan yang selama ini sudah terganggu pembayaran gajinya.

“Selama ini sudah banyak perusahaan yang tidak mampu membayar gaji tepat waktu dan bahkan beberapa perusahaan besar sudah gulung tikar,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, tambah Khoiri, kenaikan tarif transportasi saat ini sudah terjadi pada moda lain yang juga merupakan pasar dari angkutan penyeberangan, yakni Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menaikkan tarif angkutan sebesar 35 - 40 persen, dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) 40 persen.

“Kenapa hal ini tidak ada kontrol dari pemerintah? Ini terjadi diskriminasi moda transportasi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

angkutan penyeberangan tarif angkutan umum
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top