Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DJP Serahkan Tersangka Tambahan Kasus Pajak PR di Blitar

CA bersama-sama dengan EP sampai dengan Agustus 2015 diduga telah melakukan penebusan pita cukai dengan nilai Harga Jual Eceran (HJE) melampaui Rp4,8 miliar.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 29 September 2022  |  20:49 WIB
DJP Serahkan Tersangka Tambahan Kasus Pajak PR di Blitar
Tersangka tindak pidana perpajakan, EP (tengah depan), yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Blitar melalui Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Bagikan

Bisnis.com, MALANG — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur III menyerahkan tersangka turut serta kasus tindak pidana perpajakan berinisial EP beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Blitar melalui Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Kepala Kanwil DJP Jatim III, Farid Bachtiar, mengatakan EP diduga bertindak sebagai pihak yang membantu, menganjurkan, atau yang membantu terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan bersama tersangka CA, pemilik Pabrik Rokok (PR) JR di daerah Blitar Jawa Timur.

“Perbuatan keduanya diduga telah rugikan negara hingga Rp2,1 miliar,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (29/9/2022).

Tersangka CA telah lebih dahulu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Blitar pada 14 Desember 2021. CA bersama-sama dengan EP sampai dengan Agustus 2015 diduga telah melakukan penebusan pita cukai dengan nilai Harga Jual Eceran (HJE) melampaui Rp4,8 miliar, namun secara sengaja tidak melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, CA bersama-sama EP diduga juga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa Juli 2015 sampai dengan Desember 2016.

Perbuatan ini diduga merupakan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perbuatan Tersangka CA dan EP diduga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2,1 miliar.

Sebelumnya, tersangka EP sempat tidak hadir pada saat diminta keterangan dan tidak diketahui keberadaannya. Yang bersangkutan juga sempat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 26 November 2021.

“Namun berkat kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur tersangka dapat ditemukan dan segera dilakukan upaya penangkapan pada 21 Juli 2022,” ucapnya.

Setelah Tersangka EP tertangkap, proses penegakan hukum atas perbuatan tersangka dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perlu diketahui bahwa sebelum dilakukan proses penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Blitar, terhadap Tersangka EP telah dilakukan proses P-21 atau Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah Lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat nomor B-8389/M.5.5/Ft.2/08/2022, 6 Agustus 2022.

“Keberhasilan penyerahan tersangka dan barang bukti atas Tersangka EP merupakan wujud kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan Kejaksaan Negeri Blitar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menyukseskan penyelesaian proses penyidikan ini,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, akan senantiasa berupaya dan berkomitmen dalam melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan termasuk penegakan hukum yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah.

Dia mengingatkan wajib pajak untuk mematuhi dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perlu diingat bahwa DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium dalam setiap penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dengan pemidanaan sebagai upaya terakhir. (K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Cukai Rokok Pajak blitar
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top