Penerimaan Perpajakan di KPPN Malang Tembus Rp55,10 Triliun

Bisnis.com, MALANG — Penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN Malang berhasil menembus Rp55,10 triliun pada semester I/2022 atau tumbuh 26,43 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp43,58 triliun

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealiasi 60,29 persen, yakni Rp582,40 miliar dari target sebesar Rp966,07 miliar.

“Dari sisi belanja negara, terealisasi 42,87 persen dengan nominal sebesar Rp3,32 triliun dari pagu sebesar Rp7,73 triliun,” katanya di Malang, Minggu (31/7/2022).

Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu mengalami pertumbuhan persentase sebesar 5,25 persen dari realisasi semester I/2021 sebesar Rp3,38 triliun atau 37,61 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun.

Secara lebih detail, kata dia, realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah kerja KPPN Malang sampai dengan semester I/2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,71 triliun atau 46,62 persen dari pagu sebesar Rp3,67 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.

Belanja barang terealisasi sebesar Rp725,35 miliar atau 35,82 persen dari pagu sebesar Rp2,02 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp30,13 miliar atau 15,65 persen dari pagu sebesar Rp192,49 miliar dan merupakan terkecil realisasinya.

Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp26,85 miliar atau 8,37 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.

DAK Non-Fisik, kata dia, terealisasi sebesar Rp422,47 miliar atau 59,64 persen dari total pagu sebesar Rp708,33 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp392,44 miliar atau 48,93 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar.

Terkait tren penerimaan yang tumbuh pada semester I/2022, Rintok menegaskan, secara indikasi menunjukkan ada peningkatan ekonomi pada periode tersebut di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

“Namun untuk mengetahui secara pasti, memang harus ada penelitian. BPS sebenarnya bisa melakukan penelitian itu, terutama untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ucapnya.(K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel