Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

GINSI Jatim dan Pengusaha Dukung Pelaksanaan Permendag No.25/2022, Impor Harus Mengacu Neraca Komoditas

Dalam Permendag No.25/2022 ini semua kegiatan importasi komoditas akan masuk dalam neraca komoditas, serta pengajuan impor harus dilakukan secara digital.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 15 Juli 2022  |  00:15 WIB
GINSI Jatim dan Pengusaha Dukung Pelaksanaan Permendag No.25/2022, Impor Harus Mengacu Neraca Komoditas
Operator alat berat melakukan aktivitas bongkar muat peti kemas di depo PT Indra Jaya Swastika (IJS), Surabaya (14/7 - 2022). Dok. IJS

Bisnis.com, SURABAYA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur menyambut positif kebijakan pemerintah yang mengatur importasi melalui neraca komoditas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25/2022. 

Adapun Permendag No.25/2022 ini merupakan perubahan atas Permendag No. 20 Tahun 2021 yang memiliki tujuan memberikan kemudahan importasi bagi pelaku usaha dengan sistem digitalisasi yang transparan dan efisien. 

Ketua GINSI Jatim, Bambang Sukadi menilai permendag tersebut sangat baik lantaran memberikan aturan yang lebih dinamis serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dalam negeri.  

“GINSI sangat mendukung, misalnya impor pangan, ada data dari kementerian terkait apakah sedang dalam masa panen atau tidak sehingga kondisi itu menentukan kita perlu impor atau tidak, serta kuota impor,” ujarnya dalam Sosialisasi Permendag No. 25 Tahun 2022, Kamis (14/7/2022). 

Dalam kegiatan sosialisasi Permendag No.25/2022 hasil kerja sama GINSI Jatim dan PT Indra Jaya Swastika (IJS) tersebut, Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menjelaskan terdapat 2 aturan yang tertuang dalam Permendag yang baru ini, yakni semua kegiatan importasi komoditas akan masuk dalam neraca komoditas, serta pengajuan impor harus dilakukan secara digital. 

“Melalui satu neraca komoditas maka kuota impor yang akan ditentukan tidak keluar dari neraca komoditas dan sesuai dengan usulan yang masuk. Kemudian melalui pengajuan impor digital/online maka tidak akan ada lagi pelaku usaha bertemu dengan petugas Kemendag agar transparan,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut Veri, dalam aturan baru ini, penentuan kuota impor disesuaikan dengan usulan yang masuk pada neraca komoditas yang disetujui oleh seluruh penentu kebijakan, di antaranya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.

“Jadi yang menentukan kuota impor bukan kami, tetapi lembaga terkait. Kita sebagai hilirnya mengeluarkan izin impor, tetapi pembahasanya diputuskan melalui rapat yang tertampung dalam neraca komoditas. Ada pertimbangan teknisnya, ada rekomendasi," ujar Veri. 

Veri mencontohkan pada komoditas baja selama ini kebutuhan di dalam negeri mencapai 3 juta ton, maka kuota impor untuk baja tidak bisa mencapai 3 juta ton. Begitu juga dengan komoditas pangan seperti gula, jika rekomendasi dalam neraca komoditas butuh sebanyak 1 juta ton, maka kuota impor yang diizinkan tidak lebih dari jumlah tersebut.

“Peraturan ini berupaya menjaga stabilitas perdagangan, apalagi baja pernah menjadi penyumbang terbesar kedua untuk defisit perdagangan,” imbuh Veri.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top