Bisnis.com, PROBOLINGGO - Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, Habib Hadi Zainal Abidin menagih komitmen dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan berstandar internasional di daerahnya.
Menurutnya, atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan, pihaknya membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp 200 miliar.
"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini kan bagian dari tindak lanjut Perpres tersebut. Tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo," kata Habib Hadi seperti dikutip dari laman kominfo.jatimprov.go,id, Rabu (16/2/2022).
Habib Hadi mengaku bingung kepada siapa ia harus mengadu. Terkait dengan kendala itu, ia mengaku sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait, namun tak ada jawaban.
"Padahal ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ini penganggaranya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD, mengingat sudah masuk ke dalam RPJMD," terang dia.
Baca Juga
Saat ini, Habib Hadi melanjutkan, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan di rumah sakit yang dibangunnya tersebut.
"Kami saat ini butuh Alkes. Silakan pemerintah pusat bantu kami untuk Alkes tersebut," ucap Habib Hadi.
Ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Joko Widodo. Namun saat di Istana Negara, ia ditemui oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kepada Pak Pramono Anung saya ditanya kebutuhannya apa saja dan saya sudah sampaikan. Saya juga kembali kirimkan surat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," tutur Habib Hadi.
Untuk itu, ia meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi hal tersebut, agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo-Tengger-Semeru itu dapat segera terpenuhi.
"Silakan bisa dilihat langsung rumah sakitnya, nanti dinilai Alkes apa saja yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk direalisasikan," harap Habib Hadi.
Setelah mendengar pemaparan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut.
Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
"Saya kira fasilitas kesehatan itu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu saya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi ini," katanya.
