Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan penyisiran warga yang belum mendapatkan vaksinasi terutama warga yang tidak teregistrasi atau kelompok tunawisma seperti yang tinggal di bawah kolong jembatan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyisiran warga yang unregistered atau tidak terdaftar ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kekebalan komunitas guna memutus rantai penularan Covid-19.
“Walaupun capaian vaksinasi kita sudah di atas 74 persen, tetapi kami terus menyisir warga yang belum vaksin, termasuk bagi yang tinggal di daerah slum area atau unregistered people seperti di bawah jembatan Moro Krembangan Surabaya yang dikenal sebagai Kampung 1001 Malam,” katanya dalam rilis, Selasa (21/12/2021).
Adapun hingga 20 Desember 2021, capaian vaksinasi di Jatim untuk dosis pertama sudah mencapai 74,59 persen, dan untuk lansia dosis pertama sudah mencapai 59,49 persen.
Dia mengatakan penyisiran warga tidak teregistrasi ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Dinas Kesehatan Jatim yang bekerja sama dengan Puskesmas Dupak, Surabaya.
Pada penyisiran vaksinasi pada 21 Desember 2021 ini terdapat sasaran sebanyak 228 orang untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Untuk dosis pertama sudah dilakukan pada akhir September lalu dengan jumlah sebanyak 160 orang.
Baca Juga
Menurut Khofifah, letak tempat tinggal warga di bantaran sungai, membuat warga kurang mendapatkan akses dan informasi terhadap layanan vaksinasi. Selain itu sebagian besar memang tidak teregistrasi sebagai warga setempat.
"Jadi layanan vaksinasi harus diberikan dengan jemput bola. Semua warga di Kampung 1001 malam dimaksimalkan untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Dua minggu sebelumnya kita lakukan sosialisasi dulu terkait pendataan agar mereka bisa mempersiapkan diri,” ujarnya.
Di Kampung 1001 malam sendiri, setidaknya ada sekitar 450 warga dari 180 KK. Namun dari jumlah tersebut baru 45 warga yang tercatat sebagai penerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
