Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penetapan UMK Surabaya 2022, Dewan Pengupahan Sepakat Pertimbangkan KHL

Dewan Pengupahan Kota Surabaya bersepakat mempertimbangkan KHL dalam penetapan UMK tahun depan.
Setyo Puji Santoso
Setyo Puji Santoso - Bisnis.com 28 Oktober 2021  |  14:42 WIB
Massa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). - Antara
Massa buruh berjalan kaki di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuju kawasan Monas dalam rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). - Antara

Bisnis.com, SURABAYA - Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Jawa Timur akan menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan upah minimum kota (UMK) 2022.

Meski demikian, Dewan Pengupahan yang terdiri dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Pemkot Surabaya tersebut juga bersepakat untuk mempertimbangkan unsur kebutuhan hidup layak (KHL).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Achmad Zaini mengatakan, dalam regulasi yang baru tersebut sebenarnya tidak ada acuan untuk mempertimbangkan KHL.

Namun demikian, pilihan tersebut diambil sebagai kesepakatan dalam rapat pleno yang digelar Dewan Pengupahan pada 18 Oktober 2021 lalu.

“Kami putuskan (KHL) dengan waktu yang relatif singkat,” ujarnya belum lama ini seperti dikutip dari laman SPN.

“Kami lakukan survey selama sepekan untuk melihat KHL di Surabaya,” lanjutnya.

Dalam melakukan survey KHL itu, kata dia, mekanisme yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya survey dilakukan secara terpisah oleh masing-masing unsur Dewan Pengupahan, untuk tahun ini dilakukan secara bersamaan.

"Kami membuat tim survey yang anggotanya dari serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemkot," terang Zaini.

Dari hasil survey singkat yang dilakukan, lanjutnya, memang ditemukan adanya kenaikan KHL jika dibanding tahun lalu.

Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah kenaikan KHL akan berpengaruh pada kenaikan UMK tahun depan karena saat ini masih dilakukan pembahasan.

“Angka KHL naik, tetapi presentasenya belum bisa kami sampaikan. Sedangkan untuk (finalisasi) angka UMK, masih akan dibahas lebih lanjut,” lanjut Zaini.

Pihaknya optimistis, besaran UMK yang dibahas itu akan melahirkan kesepakatan atau jalan tengah antara pengusaha dan buruh.

“Kami targetkan pada pekan ketiga November sudah ada angkanya. Nantinya UMK akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi,” tandasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umr
Editor : Setyo Puji Santoso

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top