Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemiskinan Ekstrem Jatim, Wapres Dorong Khofifah Mutakhirkan Data

Wapres meminta Khofifah menjelaskan rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan IV/2021.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bertolak melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/9/2021)./Antara-Setwapres.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bertolak melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/9/2021)./Antara-Setwapres.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen membantu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran pada 2021 yang notabene tersisa tiga bulan.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur, tambahan alokasi dana penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ini akan diberikan selama tiga bulan hingga akhir 2021 kepada lima kabupaten prioritas yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan.

Agar tepat sasaran, Ma’ruf meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan kepala daerah di bawahnya melakukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.

“Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan,” katanya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur dikutip melalui keterangan pers, Kamis (30/9/2021).

Melalui rapat tersebut Wapres meminta Khofifah menjelaskan rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan IV/2021.

Bupati dari lima kabupaten prioritas juga diminta menyampaikan usulan yang sifatnya konstruktif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

Masukan tersebut guna mempersiapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022 hingga 2024 yang dapat difokuskan pada usulan untuk memperbaiki konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah.

“Termasuk jika ada program unggulan daerah di Provinsi Jawa Timur yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper