Bisnis.com, SURABAYA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur berharap pemerintah mempercepat distribusi vaksin dan mengalokasikannya untuk para karyawan mal agar pembukaan mal bisa optimal.
Ketua APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi mengatakan saat ini sebanyak 24 mal yang ada di Surabaya sudah mulai beroperasi sesuai dengan pelonggaran kebijakan pemerintah yang ingin melakukan uji coba selama satu minggu dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.
“Ya Alhamdulillah akhirnya meski Surabaya, Jakarta Bandung dan Semarang masih dalam PPKM Level 4 tetapi kami dapat izin uji coba satu minggu untuk buka dengan prokes ketat. Kami sangat berterimakasih apa yang kita suarakan paling penting para pekerja bisa kembali bekerja seperti SPG, cleaning service,” ujarnya di Surabaya, Selasa (10/8/2021).
Dia mengatakan dalam pembukaan mal mulai 10 Agustus ini pengelola mal pun menerapkan sistem scan barcode pada aplikasi pedulilindungi yang menyatakan bahwa pengunjung mal tersebut sudah menerima vaksin atau belum menerima.
“Jadi dalam aplikasi tersebut data pengunjung akan terlihat apakah sudah vaksin atau belum, dan juga terlihat jumlah orang yang ada di dalam gedung mal sehingga pembatasan orang tetap bisa terkumpul. Setiap pintu masuk mal juga sudah terpasang barcode tersebut,” jelas Sutandi.
Dia menjelaskan dengan penerapan sistem tersebut, dia memperkirakan tren kunjungan rerata bisa mencapai 2.500 orang perhari contohnya untuk mal Tunjungan Plaza atau 25 persen dari kunjungan normal yakni 10.000 pengunjung.
Baca Juga
“Meski mal sudah buka, masih ada kendala lain yaitu masih banyak karyawan mal yang belum vaksin karena keterbatasan jumlah vaksin, padahal untuk masuk ke dalam mal orang wajib vaksin,” ujarnya.
Sutandi pun memastikan para pengelola mal sendiri bersedia menyediakan fasilitas pelaksanaan vaksin bagi karyawan mal mulai dari tenaga kesehatan atau vaksinator hingga fasilitas ruang/gedung vaksinasi, tetapi untuk vaksinnya harus disediakan oleh pemerintah.
“Kami berharap distribusi vaksin untuk para pekerja mal segera tiba, diharapkan sekitar 70 persen warga Jatim sudhah tervaksin, sekarang kan masih 50 persenan, imbuhnya.
Selain itu, lanjut Sutandi, pengelola mal juga berharap pemerintah memberikan relaksasi atau pengurangan PPh final atas biaya sewa, service charge, dan penggantian biaya listrik yang selama ini besarannya tidak pernah direvisi sejak 1998 yakni sebesar 10 persen.
“Pph lain sudah pernah turun, kami mohon ini diberikan pertimbangan, kalau pemilik mal penderitaannya sudah hampir 2 tahun. Pengelola mal sendiri terutama Pakuwon Group selama PPKM ini juga sudah memberikan relaksasi bagi para tenan yang terpaksa tutup dengan membebaskan biaya sewa,” imbuhnya.
Direktur Pakuwong Group itu pun menambahkan pemerintah memang telah memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko tetapi relaksasi itu akan lebih banyak dinikmati para penyewa tapi tidak untuk pusat perbelanjaan.
