Bisnis.com, SURABAYA - Colliers International memperkirakan para pengelola mal atau pusat perbelanjaan di Surabaya akan menjaga tarif sewa dan biaya pemeliharaan hingga akhir tahun lantaran masih dalam kondisi pandemi.
Senior Associate Director Research Colliers International, Ferry Salanto mengatakan pada semester I/2021 tercatat tarif sewa ruang ritel atau mal di Surabaya rerata sebesar Rp447.612 per m2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk turun 6 persen dibandingkan semester II/2020.
“Selain menurunkan tarif sewa untuk 2021, pengelola mal juga sudah memberikan keringanan cara pembayaran sewa karena dampak pandemi cukup memukul sektor ritel di dalam mal ini apalagi ada pelaksanaan PPKM Darurat. Sedangkan biaya pemeliharaan saat ini tidak ada perubahan besar yakni masih sekitar Rp140.609,” jelasnya, Kamis (8/7/2021).
Dia mengatakan meskipun tahun ini terdapat kenaikan upah minimum serta inflasi yang biasanya akan memicu kenaikan biaya pemeliharaan mal dan tarif sewa tetapi hal tersebut diperkirakan bakal terjadi di awal 2022.
Ferry menambahkan tingkat hunian mal atau ruang ritel di Surabaya pada semester I tahun ini saja sudah cenderung turun akibat minimnya transaksi yang berlangsung, serta bertambahnya pasokan mal baru di Surabaya.
“Tingkat hunian mal di Surabaya tercatat 71,2 persen atau turun 4 persen dari semester sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, pelonggaran pembatasan aktivitas akan menaikkan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan meskipun terjadi secara perlahan. Di semester I , mal juga sempat dijadikan tempat sentra vaksinasi yang dimaksudkan juga untuk mendorong pertambahan jumlah pengunjung.
“Kenaikan tingkat hunian ini diharapkan terjadi pada semester II, dengan belum adanya tambahan pasokan mal baru. Selain itu, komitmen penyewa yang tinggi juga akan membantu memperbaiki tingkat hunian,” imbuhnya.
Adapun pada semester I/2021 tercatat mal Ciputra World Surabaya 2 telah beroperasi dan menambah total pasok kumulatif di Surabaya menjadi 1,2 juta m2. Diperkirakan hingga 2023 terdapat 4 proyek pusat perbelanjaan akan rampung dan akan menambah sekitar 70.000 m2. Pasok baru tersebut akan membuat total pasokan kumulatif tumbuh 3 - 3,5 persen per tahun selama periode 2020 - 2024.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim, Tjahjono Haryono mengatakan bahwa pemerintah perlu membantu meringankan beban sektor usaha makanan dan minuman lantaran adanya pelaksanaan PPKM Darurat yang memaksa mal-mal untuk tutup.
“Kami berharap, pemerintah memberi keringanan kepada pelaku usaha restoran,’ misalnya seperti keringanan pajak,” katanya.
Dia mengatakan kondisi pelaku usaha kafe dan restoran saat PSBB tahun lalu sudah membuat pengusaha terpukul sebab omset yang diterima tidak lebih dari 10 persen. Kondisi itu membuat banyak pengusaha yang gulung tikar.
“Untuk memulihkan kondisi itu juga butuh waktu yang lama, lalu Februari banyak pengusaha berharap ada pertumbuhan positif, tetapi sekarang ada PPKM Darurat sampai 20 Juli, itupun kalau tidak diperpanjang,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan PPKM Darurat, jam operasional dibatasi. Pengusaha juga hanya bisa melayani penjualan take away, padahal omset dari penjualan take away retata hanya sekitar 10 persen.
“Kami berharap penerapan kebijakan ini jangan sampai ada perpanjangan lagi,” imbuhnya.
