Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta masyarakat berlapang dada atas kebijakan larangan mudik sebagai bagian dari upaya pencegahan gelombang penyebaran Covid-19 yang kerap terjadi seusai adanya libur panjang.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan situasi dan kondisi pandemi perlahan sudah mulai melandai karena dampak penerapan PSBB, PPKM, maupun PPKM Mikro hingga upaya vaksinasi dan peran aktif masyarakat yang mau menjaga protokol kesehatan.
“Untuk itu, saat ini pemerintah masih melarang mudik dan kita harus legowo untuk menjaga keselamatan bersama, dan semua elemen terus berikhtiar menjaga prokes dan memaksimalkan vaksinasi,” ujarnya, Selasa (6/4/2021).
Dia mengatakan Jatim tidak ingin gelombang penyebaran Covid-19 terjadi terus-menerus seperti yang terjadi di negara-negara di Eropa, Filipina, Bangladesh dan India yang pada akhirnya menerapkan lockdown lagi.
“Negara-negara tersebut masuk fase gelombang ketiga, tentu kita berharap situasi yang melandai ini kita jaga,” imbuhnya.
Meski ada larangan mudik, lanjut Khofifah, pemerintah masih memperbolehkan kegiatan ibadah salat tarawih dan Idulfitri dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dan pengaturan jarak aman saat ibadah.
“Nantinya di setiap musala dan masjid harus ada tim satgas Covid-19 sehingga saat menjalankan ibadah, prokes tetap terpantau dengan baik,” imbuhnya.
Khofifah menambahkan pemerintah pusat berdasarkan instruksi Mendagri No.7 Tahun 2021 juga telah memperpanjang masa pelaksaan PPKM Mikro mulai 6 - 19 April 2021. Bahkan daerah yang menerapkan PPKM Mikro diperluas menjadi 20 provinsi, dari sebelumnya hanya 7 - 10 provinsi.
