Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov Jatim Dorong Kolaborasi MUI dan Industri Halal Food

Saat ini Indonesia sendiri belum masuk dalam 10 besar dunia untuk industri halal food dalam Global Islamic Economy. Namun untuk kategori halal fesyen, Indonesia sudah masuk dalam urutan ke-2 setelah UEA.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 16 Februari 2021  |  12:25 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. - Halal.go.id
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. - Halal.go.id

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim untuk berkolaborasi dan menjadi frontliner bagi industri makanan halal di Indonesia, khususnya di Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini Jatim ingin memperkuat basis halal agar menjadi lokomotif produsen halal food. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dengan MUI yang memiliki struktur seperti kyai, santri, didukung juga oleh akademisi.

“Nah format seperti ini akan menjadi penguatan Jatim sebagai lokomotif produsen halal food,” katanya saat pengukuhan M. Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua MUI Jatim periode 2020 - 2025, Senin (15/2/2021) malam.

Dia mengatakan saat ini di dunia terdapat 1,9 miliar atau setara 24 persen penduduk islam, dan di Indonesia, islam merupakan penduduk terbesar sehingga potensi pengembangan industri halal food masih sangat terbuka luas.

Hanya saja, saat ini Indonesia sendiri belum masuk dalam 10 besar dunia untuk industri halal food dalam Global Islamic Economy. Namun untuk kategori halal fesyen, Indonesia sudah masuk dalam urutan ke-2 setelah UEA, dan pada kategori halal travel urutan ke-4 setelah Turki, serta halal finance berada di urutan ke-10.

Khofifah pun mendorong MUI Jatim pada periode 2020 - 2025 ini untuk membuat program sentra-sentra industri makanan halal di setiap kota/kabupaten, serta bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam berbagai format atau program.

“Ini bagian yang sangat penting untuk dibangun sinergitasnya. Jadi kami berharap, Kawasan Industri Halal (KIH) yang sekarang dikembangkan di Sidoarjo bisa disupport oleh kekuatan MUI di provinsi maupun kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ketua MUI Jatim, KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, Dewan Pimpinan MUI Jatim yang baru saja dilantik harus menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab karena menjaga amanah adalah sebuah kemuliaan yang wajib hukumnya.

“MUI harus jadi motor penggerak kekuatan pengembangan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Insaniyah, dan Ukhuwah Wathaniyah. Kita semua berharap dan berdoa agar bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Adapun dalam pengukuhan M. Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua MUI Jatim periode 2020 - 2025 oleh Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar di Surabaya pada 15 Februari 2021, Gubernur Khofifah pun juga turut disebutkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim, serta Wagub Emil Elestianto Dardak sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim bersama KH. Ali Masyhuri, KH Abdusshomad Buchori, H. Saifullah Yusuf, KH. Marzuki Mustamar, KH. Sa’ad Ibrahim.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jatim mui khofifah produk halal
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top