Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengintegrasikan data dari berbagai bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun kembali perekonomian terutama di pedesaan melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya terus memantau dan mencoba mengintegrasikan berbagai jenis bantuan dana untuk UMKM bahkan usaha ultra mikro atau terkecil agar lebih efektif dan berkesinambungan.
Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sekarang ini dengan pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), dan rencananya setelah ini akan melakukan pertemuan dengan pendamping UMKM guna pencocokan data alias melakukan rekonsiliasi antara bantuan Kemensos dengan Kementerian Desa.
"Setelah ini saya akan minta pertemuan dengan pendamping UMKM biar nyekrup. Setelah itu disekrupkan semua, sehingga PKH yang sudah siap graduasi akan diintervensi dengan Banpres PUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro). Dengan begitu akan ada penguatan dan bisa menggerakkan lebih signifikan ekonomi di pedesaan," jelasnya seusai rapat Rekonsiliasi BLT Dana Desa, Selasa (25/8/2020).
Dia menjelaskan pihaknya pun akan mengurai usaha-usaha mikro tersebut, salah satunya terhadap penerima PKH yang merupakan single parent.
"Kalau diurai begitu kita akan bisa menemukan intervensinya. Kalau perempuan kepala keluarga yang akan mendapatkan Banpres PUM untuk pemberdayaan usaha mikro ini juga sudah mulai diidentifikasi," imbuhnya.
Khofifah menambahkan, seluruh penerima PKH di Jatim 100 persen adalah perempuan. Menurutnya, para kaum perempuan ini harus bisa melalui graduasi dengan punya usaha produktif dan kreatif.
“Kami berharap PKH mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim, karena ada kenaikan angka kemiskinan Maret 2020. Pada September 2019 angka kemiskinan adalah 10,20 persen menjadi 11,09 persen atau ada kenaikan 0,89 persen,” katanya.
