Bisnis.com, SURABAYA - Bupati Lumajang Thoriqul Haq terlibat adu mulut dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar melalui video di media sosial soal penanganan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak corona (Covid-19).
Asal muasal adu mulut ini soal bantuan langsung tunai, yang menurut Sehan Salim Landjar terlalu berbelit pencairannya. Padahal, rakyat sudah lapar namun bantuan tunai tersebut tak kunjung diterima.
"BLT itu untuk warga paling miskin...Jangan mengeneralisir kalau kepala daerah garong. Kasi diskresi, kawal polisi," ucapnya dalam video yang banyak diperbincangkan di media sosial enam hari lalu.
Sehan Salim Landjar dalam video tersebut sempat menyebut menteri goblok dan ngeyel. Termasuk cara pencairan BLT via perbankan yang malah membebani warga miskin biaya buka rekening hingga transportasi ke bank.
Belum lagi kapasitas perbankan yang terbatas. "Terlalu birokratis," tegas Sehan soal pencairan BLT ini.
#LuarJawa emang top stadz @suryadelalu
— Bandit Merah Putih (@EnggalPMT) May 5, 2020
Bupati Lumajangan kena skak ????
pic.twitter.com/PuxaqPonVI
Ia dalam video yang beredar di medsos juga sempat menjelaskan bagaimana antar kementerian tidak sinkron dalam memberi petunjuk ke daerah. Pemanfaatan dana desa misalnya, yang semula hanya boleh untuk padat karya, belakangan boleh untuk beli sembako warga miskin.
Sehan menyarankan Menteri Koordinator Perekonomian mengkoordinir menteri terkait untuk memberi diskresi ke kepala daerah agar menggunakan daya agar kebutuhan pokok rakyat dipenuhi. "Udah sekali saja perintah, selesai. Dikawal KPK, kejaksaan, polisi," harapnya.
Menteri Sosial Julian Batubara menegaskan ada keleluasaan yang bisa dilakukan daerah untuk menentukan penerima. Tidak harus mengacu data terpadu pusat. "Ini sudah disampaikan berkali-kali," ujarnya.
Adapun bantuan sosial tunai diatur agar tidak terjadi penumpukan. Ini harus dihindari agar tidak terjadi kekacuan. Namun demikian, daerah bisa mengucurkan bansos dari anggaran daerah.
"Yang kami atur bansos dari APBN agar bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Silakan daerah dengan kebijakan masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan bansos daerah," ujarnya.
Bupati lumajang vs bupati boltim wajib di tonton tapi tidak buat di jadikan tuntunan, mari kita saksikan bersama perseteruan yg begitu menggebu ini bagai percintaan naga dan kambing pic.twitter.com/1vk5BTCh4a
— Bung m a i (@genefer_maikel) May 5, 2020
Adapun Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan kecewa bila ada bupati yang menyatakan menteri bodoh. "Jadi menteri bekerja keras menyelesaikan persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah," tegasnya.
Menurutnya menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik. Melakukan pendataan tambahan, alokasi tambahan, realokasi program yang bisa langsung turun ke masyarakat.
Bupati yang akrab dipanggil Cak Thoriq ini juga mencontohkan telah menyalurkan dana desa untuk bansos. "Kalau ada bupati menyebut menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, wilayahnya," katanya.
Kepala daerah, bupati, kata dia, yang bertugas menyelesaikan kekurangan kebijakan dari pusat.
Pernyataan Bupati Lumajang ini disambut tanggapan Sehan Salim Landjar. Ia membandingkan bantuan yang diberikan Lumajang jauh lebih kecil dari Bolaang Mongondow Timur. Termasuk kualitas beras yang diberikan dan bantuan tunai yang hendak digelontorkan.
Dari penelurusan Bisnis soal adu mulut yang melibatkan dua bupati plus menteri ini belum menemukan titik damai. Semua berebut suara terkeras dan klaim benar.