Bisnis.com, MALANG — Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III mengejar penerimaan pajak sebesar Rp38 triliun tahun ini dengan tetap bertumpu pada penerimaan pajak dari sektor industri hasil tembakau (IHT).
Kakanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin mengatakan target penerimaan pajak naik 24,5% bila dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun lalu. “Kami harus bekerja keras agar target penerimaan sebesar itu bisa tercapai,” katanya di Malang, Senin (27/1/2020).
Sektor pajak yang diharapkan menjadi penopang utama untuk meraih target penerimaan sebesar itu, dia akui, masih pada sektor pajak dari IHT. Secara umum, sektor industri pengolahan menyumbang 69% dari realisasi penerimaan pajak di 2019, sedangkan 85%-nya berasal dari IHT.
Tahun ini, proporsi tidak banyak berubah. Karena itulah jika sektor ini terganggu, maka otomatis akan mengganggu pula penerimaan pajak di Kanwil DJP Jatim III.
Sektor IHT menyumbang terbesar penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III karena di sana berdiri perusahaan rokok besar, seperti Gudang Garam di Kediri dan Bentoel di Malang dan IHT lainnya.
Penerimaan pajak dari sektor ini dapat meningkat tahun ini karena tarif cukai tahun ini juga meningkat sehingga otomatis juga dapat mendongkrak penerimaan pajaknya.
Terkait dengan naiknya harga rokok apakah tidak justru berdampak negatif bagi upaya meningkatkan penerimaan pajak sektor ini, dia optimistis, tidak akan terjadi.
“Lagi pula pajaknya kan dibayar di depan. Pajak itu sebenarnya pajak yang dibayarkan konsumen rokok,” ucapnya.
Penyumbang penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III, yakni sektor konstruksi, perdagangan, administrasi pemerintah, dan lainnya.
Dia tetap optimistis, target penerimaan pajak sebesar itu di tahun ini bisa tercapai. Hal itu terindikasi dengan tumbuhnya beberapa sektor ekonomi seperti adanya proyek tol dan pembangunan Bandara di Kediri, operasi penambangan emas dan pariwisata di Banyuwangi, dan perkembangan pariwisata di daerah lainnya.
Meski begitu, Kanwil DJP Jatim III harus mencermati proyek-proyek pemerintah di wilayah kantor tersebut agar penerimaannya bisa optimal. Begitu juga aktivitas di Bea dan Cukai.
Dia mengakui, upaya mendongkrak penerimaan pajak bisa dilakukan dengan kegiatan penegakan hukum. Namun Kanwil DJP Jatim III tetap mengedepankan pembinaan terhadap wajib pajak (WP) dalam melaksanakan self assessment. Artinya, WP diberikan kesempatan menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakan. Namun jika ada kecurigaan, maka dilakukan uji kepatuhan.
Ditempuh pula menambah WP. Saat ini, jumlah WP di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III sebanyak 1,9 juta, 1,8 juta merupakan WP orang pribadi, dan sisanya merupakan WP badan.
“Kami harapkan WP bisa tumbuh 5%-10%, sedangkan tahun lalu tumbuh bisa tumbuh 13%,” ucapnya.(K24)
